Data Amburadul, ASN di Makassar Terima Sembako

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR – Pembagian bantuan sembako masih bermasalah. Mulai dari bantuan yang dobel hingga adanya ASN yang juga menerima bantuan.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Aset DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengungkapkan, pembagian bantuan sembako dari Dinas Sosial Makassar amburadul. Mulai dari penyaluran yang lambat hingga salah alamat.

Buktinya, beber Dasniar, temuan di lapangan, ada aparatur sipil negara (ASN) aktif yang juga menerima bantuan. ”Ada ASN yang dapat (bantuan) dan sudah diminta kembalikan. Ini bukan kasus pertama salah sasaran. Dinas Sosial betul-betul harus verifikasi data penerima,” paparnya, Selasa, 28 April.

Legislator Partai Gerindra ini pun mendesak agar verifikasi data tak dilakukan manual, tapi melalui daring. Dengan demikian akan memudahkan verifikasi.

”Seharusnya mereka punya tim IT. Data dimasukkan secara daring, bukan manual. Kalau data daring, maka cepat terlacak semua,” imbuhnya,

Pemerintah seharusnya sejak awal mengedukasi dan melakukan pendekatan ke masyarakat. Jelaskan bahwa dahulukan warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan sama sekali. ”Warga itu tak salah. Pemkot yang harus memperbaiki pola pendistribusian,” imbuhnya.

Sekretaris Forum RT/RW Kota Makassar, Edhyono mengatakan masih terdapat beberapa masalah dalam pendistribusian sembako. Antara lain, sebagian besar bantuan belum tersalurkan.

”Kami di RT/RW sudah selesai mendata. Sudah banyak yang menunggu, akan tetapi bantuan ternyata belum semuanya dapat,” keluhnya.

Edhyono mengakui, banyak juga keluhan karena ada yang berstatus Keluarga Penerima Manfaat (PKH) atau penerima bantuan dari Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) ataupun penerima bantuan PKK yang juga menerima bantuan sembako juga.

Kesalahan tersebut, kata dia, terjadi karena ketidaksinkronan data. Biasanya, ada penerima sisipan, padahal tergolong mampu. Ada juga yang sebenarnya sudah tercatat menerima program pemerintah lainnya.

”Makassar ini tidak siap. Data tidak seragam. Ada juga yang tidak libatkan RT/RW, tapi langsung TKSK dari Dinas Sosial yang ambil data,” imbuhnya.

Verfikasi data penerima yang tidak valid ini kemudian yang menimbulkan banyak masalah seperti bantuan yang dobel. Donatur yang lebih dahulu menyalurkan bantuan banyak yang tidak memakai data RT/RW. Mereka hanya membagi saja. Belakangan mereka ternyata mendapat lagi dari Dinas Sosial.

”Laporan dari RT/RW ini yang dobel bantuan banyak. Kami harap bisa bersama Dinsos menertibkan. Kalau hanya kerja sendiri ini sulit selesai,” bebernya.

Kepala Dinas Sosial (Dissos) Makassar, Mukhtar Tahir tak menampik adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu menurutnya menjadi margin error yang perlu segera dibenahi.

“Dia punya koneksi atau teman yang bisa mengakses ke data. Dalam tanda kutip bukan karena “dekkeng”. Sehingga ini menyusahkan kita,” kata Mukhtar.

Makanya, pihaknya akan mulai tegas bila menemui ada hal-hal yang tak sesuai dengan mekanisme pendataan. Salah satunya untuk menghindari data atau penerima yang dobel.

Jika misalnya ada penerima bantuan PKH yang sengaja mendaftarkan diri sebagai penerima sembako, maka namanya dicoret sebagai penerima PKH. Dengan demikan, dapat menghindari dobelnya bantuan.

“Penerima PKH yang ternyata sengaja mendaftar terima sembako, maka saya akan coret dari PKH. Pasti saya minta di pihak kelurahan atau TKSK untuk mencoret,” tegasnya.(Muchlis/fin)

  • Dipublish : 29 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami