Dewan Pengawas KPK Bersumpah dan Berjanji Jaga Independensi

Dewan Pengawas KPK
Dewan Pengawas KPK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- ’’Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.’’.

Itulah salah satu sumpah dan janji yang dibaca oleh lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin. Mereka dilantik bersama dengan lima pimpinan baru KPK.

Para anggota Dewas KPK bersumpah menjaga independensi. Bersumpah tak akan mau diintervensi siapa pun, termasuk presiden. Pegangan mereka adalah UU KPK.

Lima nama anggota Dewas KPK itu adalah Tumpak Panggabean yang menjabat ketua, kemudian Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris, dan Harjono. Empat nama terakhir menjadi anggota. Mereka dilantik bersamaan dengan lima pimpinan baru KPK.

Penegasan untuk menjaga independensi tersebut disampaikan lagi oleh Harjono saat diwawancarai wartawan. Dia mengatakan, meski dibentuk presiden, jajaran dewas tidak otomatis tunduk kepada presiden. Sebaliknya, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana amanat UU. ”Prinsip utamanya kan profesional dan independen,” katanya.

Jokowi mengatakan, lima nama tersebut adalah orang-orang baik dan punya kapasitas yang dibutuhkan. ”Memiliki kapabilitas, integritas, dan kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum,” ujarnya seusai pelantikan. Jokowi mengaku sengaja memilih anggota dengan latar belakang yang berbeda. Mulai hakim pidana, mantan hakim konstitusi, hingga akademisi. Harapannya, kombinasi itu bisa memberi warna dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap KPK. Jokowi berharap keberadaan dewas akan memaksimalkan kerja KPK sehingga tercipta pemerintahan yang bersih. ”Pemberantasan korupsi bisa sistematis. Sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang (UU) KPK. Secara umum dewas bertugas memastikan kerja pemberantasan korupsi dilaksanakan secara benar oleh KPK. Untuk target ke depan, Tumpak ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran komisioner. Nanti hal-hal yang dikerjakan pimpinan KPK akan diawasi. ”Tapi jangan lupa, kami bukan penasihat, bukan. Kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan kerja dewas, Tumpak mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan aturan etik internal. ”Walaupun undang-undang tidak mencantumkan, tentu secara internal dewas harus punya kode etik,” ucapnya. Plt ketua KPK periode 2009–2010 itu menambahkan, meski menimbulkan penolakan publik, faktanya UU KPK sudah disahkan menjadi hukum positif. Sehingga harus dilaksanakan secara maksimal.

Artidjo Alkostar menyadari, kehadiran dewas menimbulkan skeptisme publik. Namun, dia memastikan akan bekerja profesional dan tetap menjaga independensi. Sikap itu juga akan dia jalankan dalam pengawasan terhadap kerja penyidik KPK. Termasuk dalam izin penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Semuanya didasarkan pada mekanisme, bukan kepentingan.

”Ukurannya nanti ya kemasukakalan. Harus wajar. Ada bukti tertentu yang cukup. Ya, standar koridor hukum sudah jelas,” ujar Artidjo. Dia memastikan bakal bekerja secara lurus. ”Itu tentu sesuai undang-undang. Bagaimana prosedur izinnya,” tutur dia.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebutkan, mekanisme perizinan penyadapan tidak akan menjadi persoalan. Berdasar pengalamannya di pengadilan, selama ini penegak hukum lain melakukan hal yang sama dan izin selalu diberikan. ”Saya kan kerja di pengadilan juga. Izin-izin berjalan dengan lancar, biasa, tidak ada masalah,” ungkapnya. Yang terpenting adalah dasar permintaan penyadapan. ”Ya lihat dulu to permasalahannya seperti apa,” imbuhnya. Komisioner dan Dewas KPK akan berdiskusi lebih lanjut untuk membahas teknisnya.

Pada bagian lain, sebagian pegawai KPK masih mempersoalkan pembentukan dewas dan pemilihan pimpinan baru KPK. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri tidak mempermasalahkannya. Dia yakin pimpinan dan pegawai akan berkolaborasi dengan baik. Mengenai 12 pegawai KPK yang memilih mengundurkan diri, Firli menganggapnya biasa saja. Dia mengklaim bahwa mundurnya sejumlah pegawai KPK tidak terkait dengan pimpinan baru ataupun perubahan kelembagaan. Sejak dulu, ungkap dia, pegawai mundur sudah terjadi sebagai dinamika normal. ”Waktu saya deputi (di KPK, Red), tiga orang mengundurkan diri. Satu karena nikah, dua karena bekerja di instansi lain, tiga dia mendapat pekerjaan lain. Sama dengan 12 ini, jadi itu tidak ada kaitan,” bebernya.

 

Ketua KPK Firli Bahuri memberi kata sambutan saat serah terima jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPoss.com) 

Firli juga optimistis tidak akan ada masalah dengan dewas. Masing-masing akan menjalankan fungsinya. ”Yang mana yang lemah, kita perkuat. Biasa saja, kita bangun KPK lebih baik,” tuturnya. Firli menegaskan, ke depan tidak akan ada perbedaan antara pencegahan dan penindakan. Sebab, semuanya akan dikerjakan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Dewas KPK dan pimpinan yang baru dapat menangani korupsi dengan lebih intensif. ”Tapi lebih pada upaya pencegahannya ya, bukan penindakannya,” kata dia di sela-sela kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Kota Banjarbaru kemarin.

Ma’ruf menerangkan, mekanisme pencegahan korupsi itu sudah ada. Dia meminta mekanisme tersebut dijalankan supaya kesempatan untuk korupsi bisa dihilangkan.

Menurut ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pencegahan korupsi sangat penting. Sebab, jika korupsi sudah terjadi, otomatis uang negara sudah diambil koruptor. Tidak mudah mengembalikan kerugian itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai lima anggota Dewas KPK merupakan orang-orang baik. Mereka punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. ”Selamat lah. Saya ke istana ingin mengucapkan selamat,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan kemarin.

Soal pelaksanaan tugas nanti, kata Mahfud, aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya akan menjadi acuan. Dia meminta publik melihat terlebih dahulu kinerja dewas. Mahfud optimistis lima anggota dewas akan memperkuat pemberantasan korupsi. (jp)

  • Dipublish : 21 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami