Dimulai dari Aceh, Kemenkominfo Siap Matikan TV Analog

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun empat pilar utama sebagai langkah aksi untuk mempersiapkan digitalisasi penyiaran dengan mematikan TV analog atau Analog Switch Off (ASO). (Dok. JawaPos.com)
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun empat pilar utama sebagai langkah aksi untuk mempersiapkan digitalisasi penyiaran dengan mematikan TV analog atau Analog Switch Off (ASO). (Dok. JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun empat pilar utama sebagai langkah aksi untuk mempersiapkan digitalisasi penyiaran dengan mematikan TV analog atau Analog Switch Off (ASO). Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, hal itu sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72 angka 8, sisipan pasal 60 A, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,” jelasnya dalam Dialog Produktif Tahap Pertama ASO untuk Warga Aceh yang berlangsung virtual dari Jakarta belum lama ini.

Dia melanjutkan, langkah pertama yang dibangun adalah infrastruktur utama penyiaran digital yaitu multiplexing. Lembaga penyiaran tidak lagi perlu untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat infrastrukturnya sendiri. Namun, dapat menerapkan berbagai infrastruktur atau menerapkan berbagi infrastruktur (infrastructure sharing).

Politikus Partai Nasdem itu mengklaim, Kemenkominfo telah menghitung kebutuhan multiplexing di setiap daerah. Hal itu diperlukan agar menjamin setiap lembaga penyiaran dapat menggunakan salah satu multiplexing yang beroperasi di daerah siarannya.

Nantinya, lembaga penyiaran bisa memanfaatkan multiplexing yang dikelola oleh TVRI atau Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara multiplexing.

“Multiplexing TVRI sesuai amanat langsung Undang-Undang atau multiplexing Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan melalui dua metode, yaitu metode seleksi multiplexing dan metode evaluasi penyelenggara multiplexing,” paparnya.

Menteri Johnny memaparkan untuk metode seleksi multiplexing telah dilakukan di 22 wilayah kerja atau di 22 provinsi. Sementara metode evaluasi untuk 12 wilayah kerja atau 12 provinsi sedang dalam tahap finalisasi.

Mengenai langkah pada tahap kedua, dengan siapnya infrastruktur multiplexing, maka setiap lembaga penyiaran harus mulai melakukan peralihan penyiaran digital dan dapat diawali dengan siaran simulcast, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog.

Pada tahap ini, Johnny menyatakan Kemenkominfo mengenalkan keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang kualitasnya harus lebih bersih, lebih jernih dan lebih canggih kepada masyarakat. Mengenai langkah ketiga, Johnny menyampaikan pemenuhan kebutuhan perangkat televisi untuk dapat menerima siaran digital.

Johnny mengungkapkan saat ini banyak televisi yang sudah dilengkapi dengan perangkat penerima siaran digital. Namun, tetapi tidak seluruhnya telah tersedia perangkat penerima siaran digital.

“Oleh karena itu, dibutuhkan untuk menyiapkan Set-Top-Box (STB) juga sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog atau belum tersedianya penerima digital di perangkat televisi masing-masing,” tuturnya.

Menurutnya, dalam tahapan ini membuka peluang bagi pengembangan ekosistem siaran televisi digital di Indonesia. Mengenai langkah keempat, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan skema tertentu agar dapat menerima siaran saat ASO dilaksanakan. Johnny menyebut sosialisasi juga menjadi tanggung jawab penyelenggara penyiaran agar bisa makin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

“Di samping itu akan menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara-penyelenggara penyiaran karena perangkat penerima televisi adalah segmen-segmen pasarnya masing-masing,” paparnya.

Johnny menegaskan kembali keberadaaan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi payung hukum utama dan dasar hukum yang penting bagi sektor penyiaran dalam kaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, regulasi menjadi tantangan besar dalam penyiaran digital.

“Dengan demikian, lengkaplah kerangka regulasi yang dibutuhkan bagi Pemerintah dan segenap industri penyiaran untuk menyelesaikan peralihan siaran televisi analog ke digital dan mengakhiri televisi analog kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Johnny menyatakan pengakhiran siaran analog ini bukanlah perkara sederhana. Menurutnya hal itu seperti pertama kali Indonesia memasuki era penyiaran, namun akan bisa membuka ekosistem penyiaran berkembang lebih baik. (jpc/jm)

  • Dipublish : 11 Juni 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami