Disdik Banyak Langgar Kebijakan PJJ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kebijakan dan regulasi terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nampaknya belum terimplementasikan secara maksimal. Itu terlihat, masih banyaknya sekolah-sekolah di sejumlah daerah yang tidak menerapkan Kurikulum Darurat.

Padahal, tujuan dibuatnya Kurikulum Darurat sendiri untuk meringankan beban belajar siswa, guru, dan orang tua, sehingga anak tidak merasa tertekan. Deretan kasus bunuh diri siswa belakangan ini juga menjadi salah satu bukti, jika masih ada sekolah yang belum melakasanakan kebijak tersebut.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Tanjung menilai, tidak maksimalnya implementasi regulasi tersebut dikarenakan belum diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kalau menurut Saya permasalahannya ada di Disdik. Kenapa sampai saat ini tidak diimplementasi dengan baik? karena regulasi ini tidak ditaati dinas dan sekolah,” ujar Fahriza dalam diskusi daring, Selasa (3/11)

Fahriza mengatakan, selama kebijkan PJJ digulirkan ke sekolah-sekolah pihaknya belum melihat Disdik membuat pos pendidikan untuk memantau perkembangan PJJ

“Membuat pedoman PJJ yang disesuaikan dengan daerah masing-masing, apakah sudah? Ada asesmen diagnostik, apakah sudah dilakukan? Harusnya apa yang sudah diatur, harusnya ditaati,” tegasnya.

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menekankan, agar dinas pendidikan di berbagai daerah untuk mewajibkan sekolah mematuhi Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Darurat.

“Kurikulum darurat memberikan penyederhanaan materi-materi esensial dan sekolah tidak diwajibkan untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan,” kata Retno.

Ratno mengatakan, pemangku kepentingan pendidikan mulai dari sekolah hingga pemerintah juga harus memperhatikan psikologis anak selama PJJ dilakukan. Menurutnya, masalah kesehatan mental anak harus ikut diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

“Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan harus memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, orang tua maupun anak, untuk memahami apakah dia terdampak secara psikologis,” ujarnya.

Selain itu, kata Retno, perlu juga diperhatikan jika muncul penurunan minat belajar atau anak mudah marah. Tanda-tanda tersebut memang normal, namun jika terjadi berkepanjangan maka pihak di sekitar anak harus memberikan perhatian yang lebih.

“Kementerian Kesehatan dan Dinas-dinas Kesehatan di daerah harus bersinergi dengan Dinas-dinas Pendidikan Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut bantu membina kesehatan mental peserta didik,” tuturnya.

Dapat diketahui, Kemendikbud telah membuat kebijakan dan regulasi terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Salah satunya tertuang dalam Surat Edaran Sesjen Mendikbud nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pendidikan termasuk mandat Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Artinya, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dasar, dan menengah merupakan kewenangan pemerintah daerah di bawah dinas pendidikan. Adapun penyelenggaraan sekolah keagamaan seperti MTs berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Kemendikbud telah menghadirkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban siswa, guru, dan orang tua di masa pandemi. Kami mendorong sekolah memakai kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi demi meringankan beban guru, siswa, dan orang tua,” Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani.

Untuk itu, kata Evy, Kemendikbud meminta semua pihak dapat terus berkolaborasi dan bahu membahu mengulurkan tangan dalam meringankan beban belajar anak, terutama di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat tentunya harus bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Evy, guru juga diimbau mengajarkan esensi mata pelajaran untuk naik ke jenjang selanjutnya di masa wabah ini. Menurutnya, PJJ hadir memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

“Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah,” pungkasnya. (der/fin)

  • Dipublish : 4 November 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami