Diungkap dr Tirta, Polisi Tangkap Mahasiswa Pemalsu Hasil Tes PCR

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Polda Metro Jaya meringkus toga pelaku pemalsu tes swab atau PCR palsu. Tiga tersangka MHA, EAD, dan MAIS mempromosikan praktek tes PCR tersebut melalui media sosial Instagram. Ketiga tersangka ini memasang tarif lebih murah dibandingkan tarif tes di setiap rumah sakit dan bandara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, awalnya MAIS mendapatkan data hasil swab PCR atas nama PT Bumame Farmasi. Kemudian dieditnya untuk kepergiannya ke Bali. “Ternyata saat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta mereka lolos pemeriksaan dengan surat palsu tersebut,” ujar Yusri seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group) di Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/1).

Saat tahu bisa lolos dengan surat swab PCR palsu, MAIS lalu memiliki ide untuk menjual hasil tes PCR palsu. Kemudian dia mengajak rekannya merealisasikan rencana jahatnya itu. “Lalu MHA kembali mengajak EAD, dan menggunggah di Instagram jika mereka bisa menyediakan surat swab PCR tanpa tes,” jelasnya.

Saat mengunggah di Instagram, sambung Yusri, ternyata diketahui oleh dokter yang juga influencer, dr Tirta. Dokter Tirta langsung mengunggah kembali unggahan itu. Akhirnya, PT Bumame Farmasi melapor ke Polda Metro Jaya. “Sampai PT. Bumame Farmasi akhirnya lapor ke Polda dan tim melakukan profiling. Tapi setelah viral, MHA menghapus postingan dan akun Instagram-nya,” katanya.

Saat melakukan aksi, keduanya berhasil menjerat dua pelanggan. Mereka menjual hasil tes swab PCR palsu tersebut seharga Rp 650 ribu. “Ketiganya ini masih mahasiswa ya. Bahkan MHA merupakan mahasiswa kedokteran di salah satu universitas,” jelas Yusri.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 33 juncto Pasal 48 dan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 12 tahun penjara. Mereka juga dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. (jawapos.com)

  • Dipublish : 8 Januari 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami