DKI Terapkan PSBB, Masyarakat Harus Dapat Kompensasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay ‎mendukung langkah pemerintah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Agar bisa menekan angka kasus wabah virus Korona.

“Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (7/4).

Menurut Saleh, penerapan ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan rantai penyebaran virus Korona atau Covid-19. Agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik.

Pertama, pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu.

“Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (7/4).

Saleh mengatakan, aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat.

“Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif,” katanya.

Kedua, lanjut Saleh, pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya.

Ketiga, kata Saleh, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah. Mereka harus dibantu sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa.

“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” ungkapnya.

Keempat, pemerintah diminta menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Di tengah situasi PSBB, alat komunikasi memegang peran penting. Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online.

“Warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto akhirnya menyutujui permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menetapkan PSBB di ibu kota. Permohonan ini dikabulkan usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi data dan dokumen pengajuan PSBB.

“Benar (PSBB DKI sudah disetujui),” kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (7/4).

Kendati demikian, Busroni belum merinci ihwal persetujuan ini. Dia hanya menyebut surat dari Menkes sudah ditandatangani pada Senin (6/4) malam. Selanjutnya, kebijakan di lapangan akan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun, Anies Baswedan menilai penyebaran virus Korona semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Oleh karena itu, dia telah menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto agar menetapkan PSBB. (jp)

  • Dipublish : 7 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami