DPO Nurhadi Cs Karena Tak Kooperatif

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan Maqdir Ismail, Kuasa Hukum ketiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016. Maqdir menuding KPK bersikap berlebihan lantaran memasukkan eks Sekretaris MA Nurhadi, menantu Nurhadi Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, langkah hukum tersebut sebelumnya juga pernah dilakukan oleh KPK. Sehingga, menurutnya, penyidik tak dapat disebut berlebihan lantaran hal itu. Terlebih, diakuinya, hingga saat ini pihaknya tak mengetahui keberadaan ketiga tersangka.

“Enggak (berlebihan) lah, sebelumnya KPK juga seperti itu kan, ada beberapa tersangka yang kita jemput kalau kita tahu keberdaan yang bersangkutan. Tapi sampai saat ini tidak tahu keberadaan dari yang bersangkutan, makanya kita keluarkan DPO,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/2).

Alex menuturkan, pihaknya sudah berupaya memanggil ketiga tersangka sebagai saksi maupun tersangka. Pemanggilan itu, dikatakannya, telah dilakukan secara patut.

Namun, para tersangka tak kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Bahkan, menurut dia, pihaknya juga sudah berusaha mendatangi kediaman para tersangka.

“Yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut, ketika yang bersangkutan jadi saksi tidak hadir, ketika jadi tersangka kita panggil dua kali tidak hadir, kita datangi ke rumahnya kosong,” ungkap Alexander.

Maqdir Ismail, Kuasa Hukum Nurhadi dkk sempat menilai KPK berlebihan. Ia menyebut KPK tak sepatutnya menerbitkan DPO atas nama ketiga kliennya.

“Coba tolong pastikan apakah surat panggilan telah diterima secara patut?” kata Maqdir kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Maqdir mengatakan, sebaiknya KPK melakukan penundaan pemanggilan lantaran kliennya tengah mengajukan permohonan praperadilan. Ia pun mengaku telah melayangkan permohonan penundaan pemanggilan dan pemeriksaan kepada KPK.

Dalam perkara mafia kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya ialah eks Sekretaris MA Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyanto, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Mafia kasus ini terdiri dari dua perkara, yakni suap dan gratifikasi. Dalam perkara suap, Nurhadi diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra melalui menantunya Rezky.

Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) di MA.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp 12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta Permohonan Perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 15 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami