DPR Tagih Data, 69 ABK Diklaim Steril

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah memastikan 69 anak buah kapal (ABK) Diamond Princess yang akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil semua dinyatakan telah sehat oleh otoritas Pemerintah Jepang. Ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Indramayu, Jawa Barat, Minggu (1/3).

”Mereka yang bisa berangkat ini, hanyalah yang dinyatakan sehat,” kata Muhadjir. Menurutnya prosedur yang telah ditetapkan untuk pemulangan ABK Diamond Princess semua harus mempunyai sertifikasi sehat dari otoritas setempat.

Jadi, katanya, dipastikan 69 ABK yang pulang dan akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil dalam keadaan sehat.”Kalau prosedur mereka yang akan dievakuasi ini harus mendapatkan pernyataan atau sertifikasi sehat dari otoritas Jepang,” ujarnya.

Ditambahkannya, sebelumnya memang hanya ada 68 ABK yang akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, namun dalam perjalanannya ada satu lagi yang sebelumnya positif, kemudian sembuh. ”Jadi semula ada 68 orang, namun yang sebelumnya dinyatakan positif kemudian dinyatakan sembuh kemudian ikut pulang, semua berjumlah 69 ABK,” terangnya.

Sebelumnya Muhadjir juga mengecek KRI dr Soeharso di Pelabuhan PLN Sumuradem, Kabupaten Indramayu, untuk memastikan kesiapan penjemputan 69 ABK Diamond Princess. Muhadjir mengatakan nantinya ABK Diamond Princess akan mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati, setelah itu akan langsung dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan PLN Sumuradem. Kemudian setelah sampai di KRI dr Soeharso, semua ABK akan langsung dibawa ke fasilitas observasi di Pulau Sebaru Kecil.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu sendiri telah mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir tertular virus corona dengan adanya rencana transit 69 WNI yang bekerja di Kapal Diamond Princess di Pelabuhan Kota Mangga itu.

”Masyarakat Indramayu tidak perlu takut dengan rencana transit (69 WNI yang bekerja di Kapal Diamond Princess),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Boni Koswara di Indramayu.

Boni juga mengimbau masyarakat tetap tenang, karena penularan virus corona itu jika memang kontak secara langsung. Selain itu saat transit, masyarakat sekitar juga tidak diperkenankan untuk melihat atau mendekatinya, karena pengamanannya pun sudah diperketat.

”Penularan virus itu jika kontak langsung dengan jarak kurang lebih 2 meter dalam ruang terbuka. Untuk itu masyarakat tidak diperbolehkan juga melihat atau mendekati rencana transit pasien,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan rute pemindahan WNI yang bekerja di Kapal Diamond Princess, akan dikawal langsung dari tim Kemenkes, KKP dan TNI yang sudah terlatih. ”Semua ini sesuai prosedur penanganan karantina atau isolasi,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menagih janji pemerintah untuk menyajikan data riil WNI yang berada di luar negeri untuk dapat menentukan langkah lanjutan pencegahan virus corona atau Covid-19. ”Data riil jumlah WNI di luar negeri harus menjadi perhatian dalam upaya perlindungan WNI berkenaan dengan merebaknya Covid-19 ke berbagai negara,” kata Willy.

Menurut dia, masyarakat Indonesia masih ingat bagaimana Kemenlu harus memutakhirkan lebih dahulu data WNI yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi. Karena itu dia mengatakan bagaimana dengan data WNI di 64 negara lainnya yang terdapat kasus corona sehingga negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut. ”Tahun 2018 lalu Kemenlu bilang sudah mengembangkan sistem pemutakhiran WNI yang lebih canggih. Saya tagih itu untuk antisipasi kasus corona saat ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menegaskan bahwa pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus Corona itu di dalam maupun di luar negeri. Kondisi jutaan WNI yang berada di berbagai negara di Luar Negeri juga harus dipantau keberadaannya sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara.

”Sampai saat ini kita belum tahu berapa jumlah WNI di negara-negara yang terdapat laporan kasus corona. Pemerintah tidak boleh diam, harus lebih proaktif mengetahui keberadaan WNI tersebut dan memberi peringatan yang diperlukan jika terjadi kondisi krisis,” katanya.

Selain itu Willy mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait dalam penanganan WNI di luar negeri terkait kasus corona. Namun dia menenkankan pentingnya juru bicara pemerintah yang benar-benar dapat mengomunikasikan langkah pemerintah dengan pesan-pesan komunikasi yang tepat dan tidak terkesan menyepelekan.

”Beredarnya informasi langkah antisipasi corona dari Kemsetneg misalnya, justru membingungkan publik. Alih-alih menjelaskan situasi kekinian langkah antisipasi bidang kesehatan, pemerintah malah terkesan mengedepankan antisipasi langkah ekonomis lebih dahulu. Ini justru membuat kegamanan warga makin menjadi-jadi,” ujarnya.

Willy berharap terhadap WNI di 64 negara yang melaporkan kasus corona, pemerintah Indonesia melalui kedutaan-kedutaan besar terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pusat penanganan krisis corona. Dia juga meminta Pemerintah untuk membangun komunikasi yang erat dengan negara-negara yang telah melaporkan kasus corona di wilayahnya.

”Pemerintah semestinya memiliki semacam ‘command center’ dalam penanganan dampak krisis akibat virus korona ini. Penanganan baik di dalam maupun di luar negeri harus terpusat sehingga dapat cepat diambil tindakan jika diperlukan,” katanya.

Menurut dia, Kementerian kesehatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Dirjen Imigrasi, dan lembaga negara lain yang dibutuhkan harus dikoordinasikan, misalnya oleh Kemenkopolhukam sehingga ada kesatuan langkah sinergis dari pemerintah. (fin/ful)

  • Dipublish : 2 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami