DPRD Pertanyakan Dana CSR

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mempertanyakan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di Makassar.

“Dana CSR perusahaan tidak terbuka pemanfaatannya. Realisasinya kita tidak tahu, apakah memberdayakan masyarakat atau tidak,” kata legislator dari Partai Nasdem, Supratman, Senin, 30 September.

Olehnya, Supra begitu ia disapa, meminta Pemkot Makassar tidak hanya mengawal penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR, tetapi juga mendata kembali jumlah perusahaan yang wajib menyalurkan dana CSR. Supaya dapat dirasakan oleh masyarakat yang betul-betul kurang mampu.

Hingga saat ini belum ada data jelas soal perusahaan mana yang masuk dalam daftar wajib penyalur dana CSR. Inilah yang menjadi tugas Dinas Ketenagakerjaan Pemkot Makassar untuk melakukan pendataan ke sejumlah perusahaan.

“Mana yang sudah memenuhi syarat mengeluarkan CSR, terlebih lagi program dari CSR itu harus tepat sasaran,” ungkapnya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hanya perusahaan yang memiliki kondisi keuangan sehat yang diwajibkan mengeluarkan CSR. Olehnya itu, pemkot harus melakukan pengawasan dengan baik dan memverifikasi hasil laporan keuangan.

“Lewat perda itu, pemkot dapat memfasilitasi warga kurang mampu mendapatkan bantuan tunai. Sebab setiap perusahaan yang sehat wajib mengeluarkan dana CSR sekitar 2,5 persen dari keuntungan, katanya.

Anggota dewan lainnya, Hamzah Hamid mengatakan, selain perda, aturan lainya juga mewajibkan perusahaan membayar 2,5 persen dari keuntungan, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika ada perusahaan yang membandel dapat dikenakan sanksi. “Baik perda atau undang-undang, itu harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kata Ketua PAN Makassar itu.

Ia juga meminta Disnaker betul-betul menjalankan fungsi pengawasan yang memastikan perusahaan menyetor 2,5 persen. Menurut dia, kebijakan itu memang sedikit susah karena berkaitan dengan keuangan perusahaan, tapi mustahil perusahaan memiliki keuntungan rendah jika memiliki nama besar.

“Jika memungkinkan, kita harus melibatkan tim audit eksternal memeriksa seluruh transaksi. Dana CSR dapat mendorong kemajuan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jika CSR ini dijalankan dengan baik sangat besar pengaruhnya kepada pembangunan,” katanya.

(taq/rif)

  • Dipublish : 1 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami