Dugaan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Akan Segera Ditindaklanjuti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Belasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih akan segera digarap. pihak kepolisian pun siap menyelidikinya.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam pernyataannya mengatakan tercatat ada 13 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua akan segera ditindaklanjuti. Kasus-kasus tersebut terjadi setelah 2002.

“Namun kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah tahun 2002, seperti kasus Mapnduma itu yang menunggu keputusan politik dan saat ini masih digarap Kejaksaan Agung dan Komnas HAM,” katanya di Jayapura, kemarin.

Mantan Kapolda Sumatera Utara itu tak membantah bila pelaku dugaan pelanggaran HAM tersebut adalah aparat keamanan. Bahkan, ada beberapa kasus yang pelakunya anggota Polri dan kasusnya sudah ditangani, contohnya kasus di Yapen.

Para pelaku yang merupakan anggota Brimob itu sudah diproses hukum.

“Sedangkan penanganan kasus lainnya yang termasuk dalam 13 kasus dugaan pelanggaran HAM sudah dilaporkan ke Komnas HAM,” katanya.

Ia menambahkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk dalam 13 kasus itu terjadi di beberapa wilayah, seperti Biak, Paniai, dan Yapen.

Bila ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM maka pihaknya akan memproses sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menjelaskan anggota Polri sudah dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk dalam menangani kelompok kriminal bersenjata.

“Sehingga diharapkan tidak dituduh melakukan pelanggaran HAM,” katanya.

Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwaklilan Daerah (DPD) Filep Wamafma dalam pernyataannya akan mengkaji dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan sekarang.

“Kami meminta agar kasus dugaan pelanggaran HAM bisa segera diselesaikan,” katanya.

Selain itu dia juga meminta agar penanganan masalah di Papua dilakukan bersama-sama. Ada kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, tokoh adat dan agama maupun elemen sosial kemasyarakatan.

“Kami mendorong adanya upaya untuk penyelesaian pascakonflik terutama penanganan pengungsi serta penduduk dan mahasiswa eksodus agar tidak terlantar keberlangsungan pendidikannya,” ujarnya.

(fin)

  • Dipublish : 28 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami