Edaran Kerja Efisien Disiapkan Pemprov Sulut

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MANADO,– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mulai menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenpanRB) 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Femmy Suluh, Rabu (6/5).

Dirinya mengatakan, selain menindaklanjuti edaran MenpanRB, pihaknya juga menindaklanjuti surat edaran Kepala BKN 2/SE/lll/2020 tanggal 15 Maret 2020. Suluh mengatakan, dalam edaran yang disiapkan tersebut, tidak tercantum adanya libur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Sulut.

“Bukan diliburkan. Tetapi diatur sesuai arahan Presiden, Menpan dan Mendagri. Kerja efisien, diatur mekanismenya, ada yang prioritas ke kantor terutama untuk pelayanan publik. Ada yang kerja dari rumah dengan tetap patuh pada protokol pencegahan penularan virus. Jadi bukan libur santai. Tetapi membatasi kumpulan banyak orang. Dan kita sedang disiapkan edarannya, sebentar atau paling lambat besok (hari ini, Red) disampaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Dr Alfons Kimbal mengatakan, wacana PNS kerja dari rumah sebenarnya tidak akan berdampak baik pada masyarakat. Pasalnya, PNS menurut Kimbal, memiliki tugas utama pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan publik yang telah diamanatkan undang-undang bakal terganggu dengan wacana kebijakan tersebut.

“Memang saat ini tuntutan zaman di era modernisasi sangat besar, dan juga upaya untuk pencegahan Covid-19. Pemanfaatan teknologi menjadi tuntutan pemerintah. Namun tidak selamanya, akses internet berjalan baik. Sehingga, harus ada PNS yang secara langsung melayani. Nah kalau hanya di rumah, masyarakat bakal jadi korban,” ungkapnya.

Kimbal menyarankan, agar pemerintah melakukan inovasi dengan pemanfaatan teknologi namun tetap mengedepankan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat.

“Saat ini pemerintah belum bisa beradaptasi akan perkembangan teknologi digital. Yang sangat disayangkan, SDM belum kuat. Banyak pegawai usia lanjut dan tidak menguasai secara benar pemanfaatan internet. Jadi saya pikir BKD, harus melakukan pengawasan secara ketat. Apakah mereka bekerja atau tidak,” tandasnya. (ewa/can/manadopos)

  • Dipublish : 7 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami