Eks Caleg PDIP Dituntut Rendah, ICW Minta Hakim Putus Vonis Maksimal

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Saeful Bahri terlalu rendah. Sebab, Saeful hanya dituntut 2,5 tahun penjara oleh Jaksa KPK.

“Sedari awal memang ICW sudah meyakini bahwa Pimpinan KPK tidak pernah serius dan terkesan melindungi beberapa pihak dalam perkara yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Kurnia menuturkan, dugaan tersebut berdasarkan beberapa kejadian yang muncul saat proses bergulirnya kasus dugaan suap permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP. Dia menyebut, mulai dari pembiaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK saat pegawainya diduga disekap di PTIK, gagal menyegel kantor DPP PDIP, hingga tidak berniat untuk menangkap Harun Masiku.

“Bahkan sampai pada ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor DPP PDIP,” sesal Kurnia.

Kurnia menyebut, keyakinan ICW selama ini pun semakin terbukti. Perantara suap antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan dituntut ringan oleh KPK, yakni hanya 2 tahun 6 bulan penjara.

“Tuntutan ringan KPK terhadap Saeful Bahri ini berimplikasi serius, yakni menjauhkan efek jera pada koruptor,” cetus Kurnia.

Padahal dalam tuntutan KPK, lanjut Kurnia, meyakini bahwa Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan demi memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR RI.

Sebenarnya hal-hal seperti ini yang sangat kita khawatirkan terjadi ketika Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Perkara besar enggan disentuh, penindakan minim, dan rasanya yang bersangkutan memang menginginkan citra KPK buruk di mata masyarakat.

Oleh karena itu, ICW, kata Kurnia, berharap agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan ganjaran pidana penjara yang maksimal terhadap terdakwa.

Sebelumnya, mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Saeful Bahri dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Saeful juga dituntut membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Saeful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Jaksa KPK Takdir Suhan membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (6/5).

Jaksa meyakini Saeful Bahri selaku mantan calon legislatif (Caleg) PDIP memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta melalui orang dekat Wahyu, yang juga Caleg PDIP Agustiani Tio. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan eks Caleg PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan.

Uang suap tersebut akan diberikan kepada Wahyu secara bertahap. Upaya memberikan uang itu dengan maksud agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) PDIP dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku.

Jaksa meyakini, Saful Bahri melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (jp)

  • Dipublish : 7 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami