Eks Dirut Pertamina Bebas

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan pada Selasa (10/3) malam, keluar dari tahanan. Dia kembali menghirup udara bebas setelah Mahkamah Agung (MA) membebaskan Karen Agustiawan dari semua tuntutan pidana kasus korupsi investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.

Mengenakan hijan dan baju warna biru, Karen keluar dari Rutan Kejagung lantai 2A. Dia disambut suami dan keluarganya yang sudah menunggu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menegaskan Kejaksaan selaku aparat penegak hukum taat pada putusan MA. “Kita lepaskan yang bersangkutan dari Rumah Tahan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Hari di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/3).

Setelah melaksanakan putusan MA, Kejaksaan akan mempelajari putusan tersebut secara menyeluruh. “Kita pelajari dulu semuanya. Kan kita baru terima salinan putusannya,” imbuh Hari. Disinggung soal apakah Kejaksaan akan melalukan upaya atau langkah hukum, Hari menegaskan pihaknya masih belum memutuskan. “Kita akan pelajari dulu putusannya,” tutupnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan Kejaksaan harus menjalankan putusan MA. Dia menjelaskan dalam Undang Undang Perseroan (PT) terdapat pasal yang menjelaskan bahwa kerugian dalam investasi merupakan resiko bisnis. “Jadi ada dalam UU Perseroan yang mengatakan kerugian investasi bukan merupakan tindak pidana. Itu resiko bisnis, ” ujar Suparji kepada FIN di Jakarta, Selasa (10/3).

Terpisah, Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menegaskan Karen Agustiawan divonis lepas oleh karena dianggap tidak melakukan pelanggaran tindak pidana. Namun, bussines judgement rule. “Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Alasan dalam pertimbangan majelis kasasi antara lain, bahwa apa yang dilakukan adalah bussines judgement rule. Perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana,” ujar Andi.

Dia mengatakan kasasi Karen di MA dikabulkan majelis hakim dengan melihat, bahwa perkara tersebut sebagai keputusan direksi dalam kegiatan perusahaan. Keputusan itu tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Meski keputusan tersbeut berujung kerugian. Sehingga hal itu dinilai merupakan resiko bisnis. “Bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi dan tidak dapat ditentukan secara pasti,” imbuhnya.

Majelis hakim membacakan vonis lepas, dalam sidang yang dipimpin Hakim Agung MA Suhadi, hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin dan Sofyan Sitompul, pada Senin (9/3). Putusan MA, sekaligus menggugurkan vonis pengadilan di tingkat pertama di PN Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Karen divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar, subsider 4 bulan kurungan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 15 Tahun kurungan penjara. Karen sempat mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun, ditolak. Akhirnya, Karen mengajukan Kasasi pada 8 Oktober 2019 ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Karen Agustiawan dinyatakan terbukti bersalah pada tahun 2009. Saat itu, PT Pertamina (Persero) telah melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) yakni pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP). Dimana aset tersebut sebelumnya milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan “Agreement for Sale and Purchase-BMG Project” tanggal 27 Mei 2009.

Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses usulan Investasi. Pengusulan itu diduga tidak sesuai Pedoman Investasi. Yakni pengambilan keputusan investasi tanpa adanya kajian Kelayakan berupa kajian secara lengkap (akhir) atau “Final Due Dilligence”. Bahkan, diketahui tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.(lan/fin/rh)

  • Dipublish : 11 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami