Eks Dirut PT PTPN III Dolly Parlagutan Divonis 5 Tahun Penjara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dolly diyakini
terbukti menerima suap sebesar SGD 345.000.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dolly Parlagutan Pulungan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Siradj membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (3/6).

Mejelis hakim meyakini, Dolly terbukti menerima suap dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi, sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp 3,55 miliar. Uang suap tersebut diterima Dolly dari Pieko melalui Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

Uang tersebut diberikan karena Dolly telah memberikan persetujuan Long Term Contract (LTC) atau kontrak jangka panjang kepada Pieko, dan advisor (penasihat) PT Citra Gemini Mulia, atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh Indonesia.

Dalam pertimbangannya, untuk hal yang yang memberatkan, perbuatan Dolly tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui kesalah,” ujar Hakim Siradj.

Perbuatan Dolly melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana dijatuhkan hukuman empat tahun penjara. Kadek juga divonis denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Majelis hakim meyakini, Kadek terbukti terlibat suap terkait distribusi gula di PTPN III. Kadek diyakini menjadi perantara suap dari Pieko untuk Dolly.

Majelis hakim meyakini bahwa perbuatan Kadek itu melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis Dolly dan Kadek tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya Dolly Parlagutan Pulungan dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, I Kadek dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Mendengar vonis tersebut, Dolly dan Kadek menyatakan pikir-pikir. Begitupun Jaksa KPK, juga menyatakan pikir-pikir terkait vonis hakim. (jp)

  • Dipublish : 4 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami