ESDM: Penghapusan Premium Atasi soal Polusi, DPR Tanyakan soal Impor

ILUSTRASI SPBU. (Adetio/Padang Ekspres)
ILUSTRASI SPBU. (Adetio/Padang Ekspres)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tengah mengupayakan penerapan energi ramah lingkungan sebagaimana Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017. Regulasi ini mensyaratkan penggunaan BBM bersih dengan kadar oktan minimal 91.

Artinya, jenis BBM dengan kadar oktan di bawahnya seperti Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90) akan dihapus. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, kemarin Rabu (2/9), Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan dukungan pemerintah untuk penggunaan energi ramah lingkungan.

“Salah satu program mengganti Premium dan Pertalite (dengan BBM RON lebih tinggi) ini adalah untuk mengurangi masalah polusi,” kata Arifin.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, saat ini tinggal lima negara saja yang masih mengonsumsi Premium. Indonesia salah satunya.

Pemerintah menyebut, negara-negara lain sudah beralih mengonsumsi energi bersih. Migrasi ke energi ramah lingkungan sendiri, kata Arifin, akan dilakukan secara bertahap yaitu menghapus Premium dan menggantinya dengan penyediaan Pertalite.

“Kemarin diuji coba di Bali. Tapi itu aksi korporasi Pertamina untuk mengetahui respons masyarakat. Dari pemakaiannya, nanti kita bisa peroleh kajian,” ucap Arifin.

Menyusul Bali, akan ada empat daerah lainnya yang pasokan Premiumnya akan dihapus perlahan. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VII, Moreno Soeprapto mempertanyakan kesiapan kilang Pertamina dalam memproduksi BBM dengan kadar oktan tinggi.

“Karena setahu saya produksi kilang kita mayoritas Premium. berarti kalau ada pergeseran, itu akan ditambah lagi dengan impor? Coba bagaimana penjelasan, Bapak?” tanya politikus Partai Gerindra tersebut.

Anggota lain Komisi VII Dony Maryadi Oekon juga mempertanyakan hal sama. “Yang saya ingin tanyakan, kapasitas kilang kita mampu enggk mencapai itu? Jangan sampai kita harus impor lagi. Mengikuti Keputusan LHK, tapi kita belum siap, Pertamina belum siap, dan harus impor,” terangnya.

Politikus PDIP itu berpendapat, jika BUMN energi dalam hal ini Pertamina belum mampu untuk menyediakan energi bersih sesuai ketentuan Permen LHK 20/2017, maka sebaiknya implementasi regulasi tersebut ditunda. Pasalnya, beban impor BBM justru akan membuat biaya menjadi lebih tinggi lagi.

“Tolong kalau ini belum siap, kami minta LHK untuk menunda. Jangan dulu dilakukan seperti itu,” tukasnya. Dony juga meminta Kementerian LHK melihat kondisi Pertamina dan progres pembangunan kilang saat ini. (jp)

  • Dipublish : 3 September 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami