Evaluasi Program Kartu Prakerja

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – DPR RI memandang program Kartu Prakerja perlu dievaluasi. Terutama yang berkaitan dengan pelatihan prakerja. Mengingat pelaksanaannya cukup rawan. Terlebih, ada masyarakat yang komplain karena tidak mendapat bagian dari realokasi anggaran tersebut. Selain itu, delapan platfrom mitra Prakerja diduga tidak melalui beauty contest.

memandang program Kartu Prakerja perlu dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan pelatihan prakerja saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, Senin.

“Saya kira perlu ada evaluasi terhadap program Kartu Prakerja yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Yaitu pelatihan. Rekan-rekan Profesor, Doktor, dosen-dosen di Yogyakarta sudah menyoroti mengenai hal itu,” ujar Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, secara virtual di Jakarta, Senin (4/5).

Dia menambahkan Mendikbud dapat memberi masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai permintaannya itu. Dia meminta agar semua program bantuan dari pemerintah dikumpulkan dalam satu program saja. Sehingga apabila ingin dicairkan, tinggal membuka database seluruh penduduk Indonesia, kemudian langsung dibagi secara merata seluruhnya.

“Saya menyuarakan ini karena salah satu anggaran yang kami lakukan untuk Gugus COVID-19 ini dari Kemendikbud hampir Rp 5 triliun. Sekarang ada yang dapat sampai dobel-dobel, program A dapat, program B dapat, program C dapat. Tetapi ada masyarakat yang tidak dapat,” imbuh Esti.???????

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyatakan program Kartu Prakerja yang dirancang pemerintah perlu mendapatkan dukungan. Tujuannya agar hasil yang diterapkan juga optimal. “Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Prakerja. Hal ini perlu kita dukung bersama semua partai koalisi,” kata Sari Yuliati di Jakarta, Senin (4/5).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan Kartu Prakerja adalah realisasi dari janji yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019. Selain itu, mengacu kepada Perppu Nomor 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi COVID-19 dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebelumnya Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja, Rudy Salahuddin menjelaskan terkait dasar pengambilan kebijakan delapan digital platform yang menjadi mitra resmi pemerintah untuk menyediakan tempat bagi berbagai jenis pelatihan.

Rudy menegaskan tidak ada penunjukan langsung kepada delapan mitra dalam Program Kartu Prakerja. Karena mekanisme dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Pemerintah tidak menunjuk. Jadi kita dari awal mengajak bicara beberapa platform besar ada yang e-commerce, marketplace, dan platform pelatihan,” jelas Rudy.

Delapan platform itu adalah BukaLapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker terlebih dahulu ditawarkan oleh pemerintah untuk ikut membantu dalam Program Kartu Prakerja. Proses tersebut tidak melalui lelang. Karena program ini bukan merupakan pengadaan barang dan jasa. Melainkan bentuk kerja sama dari pemerintah untuk bisa membantu Program Kartu Prakerja. “Kenapa tidak dilelang karena memang ini bukan pengadaan. Ini hanya kerja sama dari pemerintah untuk membantu Program Kartu Prakerja,” terangnya.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menindaklanjuti pengaduan soal proyek Kartu Prakerja tahun 2020 dengan anggaran Rp5,6 triliun. Dia mengaku bertemu dengan dua orang dari Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK dengan bentuk pendalaman materi disertai diskusi.

Dia meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan. Sebab, ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta Kartu Prakerja gelombang I dan gelombang II. “Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan. Hal ini berbeda dengan permintaan sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan. Dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan Kartu Prakerja,” tukasnya.

Selain itu, MAKI memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan delapan mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerja sama. “Penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan Kartu Prakerja diduga tidak melalui beauty contest. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi, dan teknis. Karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra. Sehingga penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” paparnya.

Untuk harga pelatihan masing-masing delapan mitra dengan kisaran antara Rp200 ribu hingga Rp1 juta. Harga itu, diduga terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan, dan dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka. “Juga lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di Youtube atau browsing google yang praktiknya gratis dan hanya butuh kuota internet. Mestinya delapan mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet,” ungkap Boyamin.

Terkait dugaan mark up, Boyamin tetap menyodorkan argumen berdasarkan pendapat peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda yang menyebut delapan platform yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan Kartu Prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

“Dengan pendapat ini, saya memberikan argumen bahwa keuntungan delapan mitra diduga sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan Kartu Prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen. Sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen,” urainya.

Meskipun demikian, dia mengatakan perkiraan keuntungan itu masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra. Dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan. “Terhadap masukan materi yang saya sampaikan, pihak KPK akan menindaklanjuti sesuai kewenangan berdasar ketentuan yang berlaku. Tentunya jika ditemukan indikasi, bukti, dan unsur korupsi akan diproses sebagaimana mestinya. Jika tidak ditemukan akan dihentikan,” pungkasnya.(rh/fin)

  • Dipublish : 5 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami