Formappi: DPR “Seperti Balapan Liar” Sahkan Revisi UU KPK

Foto Dok. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak mendapatkan kecaman. Hal itu lantaran pembahasan yang singkat untuk bisa disahkan menjadi UU.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus meragukan kerja yang dilakukan oleh DPR. Sebab bagaimana bisa dalam waktu singkat bisa menjadikan revisi KPK menjadi UU. Termasuk juga pengesahan revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) tentang bertambahnya kursi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.

“Seperti balapan liar, kita sedang terjadi di DPR ugal-ugalan dan karena itu biasanya balapan liar itu selalu tidak peduli dengan siapapun yang ada di sekitarnya,” ujar Lucius kepada wartawan, Senin (23/9).

Lucius menambahkan, DPR seakan tidak peduli dengan cibiran dan aksi-aksi masyarakat yang melakukan penolakan tersebut. Karena tetap saja jalan terus mengesahkan revisi KPK tersebut menjadi UU.

“Itu yang terjadi hari ini kita menyaksikan proses politik yang ada di DPR terpisah dari masyarakat,” katanya.

Lucius mencontohkan, DPR pernah tancap gas seperti saat ini pada 2014 silam. Kala itu usai dilantik menjadi anggota dewan. Mereka semua yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, mengebut revisi UU MD3. Bahkan yang berhak menjadi Ketua DPR bukan dari partai pemenang pemilu.

“Jadi kebiasaan ngebut dipunyai oleh DPR ini sejak mereka selesai dilantik,” tegasnya.

Lucius menilai, secara subtansi revisi UU KPK dan MD3 pantas diragukan. Karena, prosesnya mengabaikan banyak hal. Seperti tidak meminta penjelasan dari para akademisi, pakar dan juga yang lainnya.

Padahal sudah sejak awal digulirkan banyak penolakan terhadap revisi UU KPK tersebut. Apalagi pembahasan revisi tersebut dilakukan dalam waktu singkat hingga akhirnya disahkan di rapat paripurna.

“Mereka seolah-olah merasa pintar, padahal sudah lima tahun mereka diberi waktu untuk menunjukkan bahwa mereka pintar dan itu mereka tidak gunakan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengklaim yang dilakukan DPR sudah sesuai mekanisme. Sehingga dalam pembahasannya DPR tidak terburu-buru.

“Sebenarnya tidak terburu-buru. Kenapa saya katakan tidak terburu-buru? karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua ini kan soal perbedaan cara pandang kita bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi dulunya,” katanya.

Surpatman menambahkan, di 2017 lalu Presiden Jokowi belum menginginkan adanya Revisi UU KPK tersebut. Sehingga dilakukan penundaan. Namun saat ini kondisinya berbeda ada hal yang dianggap perlu di Revisi UU KPK ini sehingga perlu disahkan.

“Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda. Tetapi kan juga komisi III juga sudah melakukan sosialisasi kepada kesepakatan dengan presiden dulu dengan pimpinan DPR bahwa DPR itu harus melakukan sosialisasi menyangkut soal UU KPK ini,” ungkapnya. (jp)

 

 

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 23 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami