Geledah Kasus Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Uang Rp 440 Juta

ILUSTRASII: Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
ILUSTRASII: Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebanyak Rp 440 juta dari hasil penggeledahan 10 lokasi di Kabupaten Luwuk dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Penggeledahan itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, yang menjerat Bupati Banggai Laut nonaktif Wenny Bukamo.

“Setelah dihitung tim penyidik, jumlah uang yang diamankan dalam giat geledah tersebut senilai sekitar Rp440 juta terdiri dari mata uang rupiah dan asing,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Ali menyampaikan, kegiatan penggeledahan itu dilakukan di rumah hingga kantor milik pemerintah dan swasta yang diduga terkait TPK penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020. Dia tetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (3/12) kemarin.

Selain Wenny, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Bupati sekaligus Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group (ABG), Recky Suhartono Godiman dan Direktur PT Raja Muda Indonesia (RMI), Hengky Thiono. Ketiganya merupakan tersangka penerima suap.

Sementara itu sebagai pemberi, KPK menetapkan Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Hedi Thiono; Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri, Djufri Katili dan Direktur PT Adronika Putra Delta, Andreas Hongkiriwang.

KPK menduga, Wenny melalui Recky dan Hengky Thiono diduga telah menerima suap setidaknya sebesar Rp 1 miliar dari sejumlah rekanan Pemkab Banggai Laut. Suap itu merupakan bagian dari commitment fee agar sejumlah kontraktor mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

Atas pengkondisian pelelangan sejumlah paket pekerjaan di Dinas PUPR, Wenny diduga menerima suap sebesar Rp 200 juta hingga Rp 500 juga dari sejumlah kontraktor, termasuk Hedy Thiono, Djufri Katili, dan Andreas Hongkiriwang.

Para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara para penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (jawapos.com)

  • Dipublish : 16 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami