Gugus Tugas Berganti Satgas, Tugas Doni Monardo Tetap

Doni Monardo. (BNPB)
Doni Monardo. (BNPB)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) memang sudah dihapus oleh Peraturan Presiden (Perpres) 82/2020. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kerja tim yang ada dalam struktur GTPPC tidak akan terganggu. Sebab, GTPPC hanya berganti nama dan sistem koordinasi agar lebih terpadu.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks istana kepresidenan kemarin (21/7). Dia menjelaskan, pada prinsipnya organisasi yang dibentuk berdasar perpres tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

”Jadi, presiden langsung yang mengendalikan, memonitor, mengontrol semua kebijakan,” terangnya. Baik yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional. Ketua pelaksananya menteri BUMN yang membawahkan dua satgas. Yakni, Satgas Penanganan Covid-19 serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Dia mencontohkan, Satgas Penanganan Covid-19 tetap dikomandani Kepala BNPB Doni Monardo. Dengan terbitnya Perpres 82/2020, gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas. Sebelumnya, gugus tugas berdiri sendiri dan diatur melalui keppres. Sedangkan saat ini yang berlaku adalah aturan yang lebih tinggi, yakni perpres. Dengan perpres itu, gugus tugas tidak lagi berdiri sendiri karena berdampingan dengan organisasi lain. Karena itu, namanya berubah menjadi satgas. Namun, tupoksinya masih sama dengan gugus tugas.

”Di bawah Pak Doni, ada satgas penanganan daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan perpres ini,” lanjut Pramono. Dengan demikian, gugus tugas di daerah juga akan berubah nama menjadi satgas daerah, tapi dengan tupoksi yang sama.

Terkait dengan semua kewenangan Doni selaku ketua GTPPC, tidak ada yang berkurang ketika dia beralih menjadi ketua satgas. ”Jadi, hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dan sebagainya tetap menjadi tugas (Doni, Red) di satgas Covid-19,” tutur mantan Sekjen PDIP itu.

Karena itu, begitu satgas terbentuk, secara otomatis GTPPC tidak ada lagi. Dalam istilah di naskah perpres yang diperoleh Jawa Pos, GTPPC di tingkat pusat maupun daerah dibubarkan. Pembubaran itu berlaku begitu susunan organisasi Satgas Penanganan Covid-19 resmi terbentuk.

Pramono menambahkan, kebijakan menggunakan model komite itu diambil karena ternyata persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Banyak negara yang lebih menitikberatkan penanganan kesehatan, ekonominya menjadi problem tersendiri. Karena itu, Indonesia harus mampu menyeimbangkan keduanya.

”Dibandingkan negara-negara lain, penanganan kita sebenarnya sudah on the right track (di jalur yang benar, Red),” tambahnya. Beberapa indikator mendukung hal tersebut. Antara lain, jumlah pasien baru yang meninggal semakin turun. Berbanding terbalik dengan tingkat kesembuhan yang terus naik. Belum lagi upaya pengembangan vaksin yang progresnya semakin menggembirakan. Baik yang bekerja sama dengan Sinovac maupun yang dikembangkan sendiri oleh para ahli Indonesia.

Terpisah, kemarin (21/7) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menggelar rapat perdana. Pembahasan tersebut mencakup uraian pelaksanaan tugas komite, perkembangan kasus Covid-19, pengembangan vaksin, hingga percepatan penanganan dampak pandemi dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Dari sisi ekonomi, kebijakan utama pemerintah, antara lain, melanjutkan stimulus fiskal 2020 dan stimulus fiskal 2021, baik kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L dan pemda. ’’Stimulus fiskal akan terus kami monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih di atas Rp 1.000 triliun itu bisa direalisasikan dalam enam bulan, baik melalui K/L, non-K/L, maupun pemda,’’ imbuh Airlangga.

Prioritas juga diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi. Belanja kesehatan pun tetap menjadi prioritas pertama. Selain itu, program restrukturisasi UMKM dan korporasi harus diikuti pemberian kredit modal kerja dari perbankan nasional.

Secara terpisah, Direktur Riset CORE Piter Abdullah justru mempertanyakan fungsi dan maksud pembentukan komite tersebut. Apalagi, di dalam komite itu akan ada tiga lembaga, yakni pembuat kebijakan, penanggulangan ekonomi, dan satgas untuk penanganan wabahnya. ’’Ada Pak Erick Thohir sebagai ketua tim pelaksana atau komite pelaksana. Kalau dilihat komposisinya, ini relatif sama dengan kabinet. Fungsinya apa?’’ kata Piter.

Dia menekankan, seharusnya fungsi di komite adalah fungsi koordinasi yang sudah ada dalam kabinet. Harus ada koordinasi antar-menteri koordinator yang membawahkan ekonomi dan kesehatan. Pelaksanaannya pun seharusnya berada di kementerian. ’’Saya sulit bayangkan, gimana peran kementerian karena nanti dikoordinasikan oleh kepala dari komite pelaksana, yakni Pak Erick Thohir. Saya bayangkan, komite ini pertama ada risiko tidak efektif. Dan kalau itu terjadi, akan menurunkan kredibilitas,’’ tuturnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pembentukan Komite Penanganan Covid-19. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan, dunia usaha menaruh harapan besar pada pemulihan ekonomi di masa pandemi. ’’Pak Erick memiliki kemampuan dan latar belakang yang cukup mumpuni, baik dalam pemerintahan, kebijakan perekonomian, maupun dunia usaha,’’ ujar Rosan kemarin (21/7).

Rosan berharap stimulus ekonomi di sektor kesehatan dan dunia usaha dapat disalurkan secara cepat. Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat dirasakan sesuai dengan target. (jp)

  • Dipublish : 22 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami