Hatta Libatkan KPK Awasi Tambang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAROS – Pemkab Maros mencabut penghentian sementara atau moratorium penerbitan rekomendasi WIUP mineral bukan logam dan batuan. Moratorium dilakukan dikarenakan banyaknya proyek pembangunan stratgeis yang harus dilaksanakan.

Bupati Maros, M Hatta Rahman mengatakan, hal itu sudah disampaikan ke Pemprov Sulsel. Perihal tindak lanjut moratorium Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tertanggal 9 September, lalu. Pertimbangan dilakukan moratorium itu dikarenakan banyaknya desakan terkait rekomendasi WIUP.

Di mana, WIUP itu untuk memenuhi rencana pembangunan proyek seperti kereta api, perluasan Bandara dan infrastruktur jalan Mamminasata. Sementara, potensi tambang di Maros masih banyak. “Iya. Sejak 2016 kewenangan tambang diambil alih provinsi,” katanya.

“Jadi sekarang pun kalau dibuka, kami tetap meminta pemprov untuk melakukan semua hal-hal yang sifatnya teknis seperti tata batas. Siapa yang bisa menentukan lokasi tambang kalau bukan orang tambang. Makanya semua teknisnya tetap diserahkan ke provinsi,” jelasnya.

Nantinya, pihaknya juga akan meminta tim khusus dari kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan kajian hukum sebelum rekomendasi diterbitkan. “Ini tambang risikonya besar, makanya harus hati-hati,” ungkapnya.

Semua tim, nantinya akan melakukan pemeriksaan bersama. Sehingga tidak ada celah hukum dan dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas tambang sampai ada izin lingkungan. “Saya juga sudah minta KPK ikut mengawasi dan membantu saya. Selama ini saya difitnah dengan disebut main tambang. Padahal itu semua tidak benar,” pungkasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Pangkep, Dinas Lingkungan Hidup makin intens mengawasi aktivitas tambang marmer. Hal ini dikarenakan, banyaknya aktivitas tambang yang tidak jauh dari area pemukiman warga.

Kepala DLH Kabupaten Pangkep, Agus Salim menegaskan, pihaknya akan memverifikasi kembali 14 poin sanksi administrasi pemenuhan kewajiban perusahaan sesuai pakta integritas. “Ada beberapa poin belum dipenuhi perusahaan. Seperti, pemantauan kualitas air, udara, kelengkapan TPS Limbah B3,” jelasnya.

Kepala Tambang PT Wutama Tri Makmur, Haris Nawawi berjanji akan menindaklanjut yang menjadi poin yang diminta oleh pemerintah. “Kami akan menindaklanjuti pastinya, penyiraman di kampung yang terdampak itu sudah dilakukan, aktivitas tambang malam hari juga sudah diturunkan jam operasinya,” imbuhnya.

(*)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 16 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami