Holding Pesantren Bakal Perkuat Ekonomi Syariah

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyebutkan masih melakukan kajian terkait pembentukan holding pesantren. Terdapat lebih dari 28 ribu pesantren seluruh Indonesia yang nantinya akan berada di dalam holding pesantren. Pembentukan holding pesantren sediri untuk memperkuat perekonomian syariah di Tanah Air.

“Kami masih melakukan kajian bersama dengan stakeholder untuk holding pesantren,” ujar Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syaroah Bank Indonesia, Rifki Ismail di Jakarta, Minggu, (1/12).

Dia melanjutkan, bahwa selama ini orang beranggapan pesatren hanya mencetak para ulama. Namun ternyata ada potensi besar yang dihasilkan dari lulusan pesantren di mana mencetak pengusaha-pengusaha besar. Nah, BI akan membidik pesantren yang skala besar di mana sudah melakukan ekspor ke sejumlah negara.

“Pesantren secara umum kita lihat ada produk UKMnya, bahkan ada pesantren besar yang melakukan ekspor, ada udang dan ada beberapa ekspor barang-barang pertanian. Jadi kita lihat pesantren bukan hanya mencetak ulama-ulama, tapi juga secaa ekonomi. Kita lihat secara makro, global bisa meningkatkan ekonomi,” tutur dia.

Terpisah, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core), Piter Abdullah mengaku bingung dengan hubungan pesantren dan holding pesantren bisa memperkuat perekonomian syariah.

‘Inggris yang tidak ada pesantrennya tapi ekonomi syariahnya lebih baik daripada kita. Kita butuh pendidikan pesantren karena sudah menjadi bentuk budaya pendidikan kita. Tapi saya tidak meyakini holding pesantren akan memperkuat perekonomian syariah,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (1/12).

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyampaikan saat membuka Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua Bali, Kabupaten Badung, Bali, (Jumat (29/11), pengembangan potensi ekonomi syariah sangat penting dalam kontribusi perekonomian di Indonesia.

“Potensi ekonomi baru yang akan dikembangkan saat ini agar mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional adalah ekonomi syariah,” kata Maruf Amin.

Dia menyebutkan, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan keuangan konvensional. Karena, dalam market share perbankan syariah baru mencapai 5,95 persen, dan keuangan syariah baru mencapai 8,29 persen.

“Pemerintahn Jokowi-Amin akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS),” ujarnya.

Harapan dia, kedepannya perkembangan ekonomi konvensional mampu bersinergi dengan pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dia meminta para pelaku bisnis dan usaha mulai bebernah dan mampu menangkap peluang ekonomi syariah.

Misalnya, dengan menggunakan label halal, perluasan kegiatan usaha syariah seperti wisata halal, dan kegiatan bisnis lainnya yang dalam pengelolaannya sejalan dan mendukung konsep ekonomi syariah.

(din/fin)

  • Dipublish : 2 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami