Honorer Tak Dapat BPJS Kesehatan

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAMBI – Dari 43 OPD yang ada di Pemprov Jambi, hanya 5 yang mengalokasikan dana bagi pegawai honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini diketahui saat Rapat Komunikasi dengan pemangku kepentingan dan BPJS Provinsi Jambi, di Hotel Aston.

Asisten I Setda Provinsi Jambi, Afani mengatakan, ini merupakan “PR” besar bagi pihaknya. Sebab, saat ini memang masih banyak dana yang dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur. “Bukan berarti kesehatan tidak penting, namun memang kebutuhan APBD begitu besar dan kegiatan banyak. Seperti Pilkada Gubernur yang membutuhkan biaya besar,” jelasnya.

Tahun 2020 mendatang, Afani mengatakan akan menargetkan agar PTT dan honorer dimasukkan pada APBD-Perubahan. Ditanya soal 5 OPD yang sudah mendaftarkan tenaga kerja tersebut, Afani mengaku tidak begitu hapal. “Kalau tidak salah ada Disnakertrans, RSUD Raden Mattaher, Dinkes dan Dinas PUPR. Satu lagi saya lupa,” kata dia.

Sementara itu, untuk persentase secara umum, cakupan BPJS dalam lingkup Pemda Provinsi Jambi sudah mencapai 76 persen. Angka tersebut memang masih di bawah standar. “Namun akan terus diusahakan di tahun mendatang,” katanya.

Angka tersebut masih di bawah standar nasional yakni 95 persen. “Tapi setidaknya lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia,” kata Afani.

Sementara itu, untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi saat ini baru Kabupaten Batanghari yang membiayai 100 persen BPJS kesehatan tenaga honorer. “Ini balik lagi karena keterbatasan anggaran di daerah. Masih banyak infrastruktur yang harus difixkan dulu, sehingga target dan tugas akan kita upayakan APBD-P minimal 2020 menaungi semua pegawai honor dan PTT,” jelasnya.

Sementara itu, Rizki Lestari, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengatakan, untuk pegawai honorer yang belum didaftarkan oleh OPD Pemda, saat ini belum diberikan sanksi. “Karena pemerintah daerah merupakan penyelenggara negara, makanya belum ada sanksinya,” katanya.

Namun, pihaknya akan terus melakukan koordinasi agar Pemda segera menganggarkan APBD untuk jaminan kesehatan bagi pegawai honor atau PTT. Terkait pengenaan sanksi, dirinya mengatakan belum dapat memastikan, sebab BPJS kesehatan bukan regulator.

“Untuk pengenaan sanksi mungkin nanti yang mengatur bisa dari kementerian terkait,” tandasnya.

(tav/fin)

  • Dipublish : 4 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami