Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan, Jokowi Terbitkan Inpres

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha,” seperti dikutip dari salinan Inpres, Kamis (6/8).

Dalam inpres tersebut masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi virus Korona yang terjadi di tanah air. Protokol kesehatan tersebut adalah. Pertama penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Kedua membersihkan tangan secara teratur, ketiga pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan keempat meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam Inpres tersebut juga Presden Jokowi meminta para kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota intuk melakukan sosialiasi terhadap protokol kesehatan ke masyarakat.

“Meningkatkan sosialiasi secara masif penerapan protokol kesehatan dan pengenadalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya,” kutip Inpres tersebut.

Sementara tempat fasilitas umum yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan adalah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan.
“Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” isi Inpres itu. (jpc/fajar)
  • Dipublish : 6 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami