Ibukota Bakal Diterjang Lonjakan Covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kembali aturan ganjil genap di 25 ruas mulai Senin (3/8). Aturan ini diterapkan untuk ‘mengerem’ penularan COVID-19 yang masih saja tinggi. Namun, sistem ganjil genap justru diprediksi bakal meningkatkan lonjakan pasien COVID-19.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai penerapan ganjil genap saat ini tidak tetap. Terlebih dengan alasan sebagai langkah antisipasi maraknya Klaster Perkantoran penyebaran COVID-19.

Kebijakan tersebut, dinilainya justru akan semakin menambah banyak pasien COVID-19. Terutama penyebaran dari angkutan umum, karena sulitnya melakukan physical distancing atau jaga jarak.

“Dengan ganjil genap ini, akan terjadi penularan yang tinggi. Orang berkerumun, antre di halte, stasiun. Mereka naik ojol, pakai helm ojol. Kan bisa menular lewat helm,” ujarnya, Minggu (2/8).

Menurutnya, kebijakan yang paling tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan bersikap tegas kepada masyarakat yang tak menerapkan protokol kesehatan.

“Cara paling efektif, harusnya memberi tindakan tegas agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Dikatakannya, sistem ganjil genap di ibukota baru bisa diterapkan jika kurva pandemi COVID-19 di Indonesia sudah turun.

“Penerapan ganjil genap harus menunggu kurvanya turun. Saat ini saja belum sampai puncak. Masih jauh puncaknya,” ujarnya.

Penerepan di masa pandemi saat ini, justru dinilainya sebagai upaya PEmprov DKI Jakarta menambah pemasukan APBD DKI Jakarta. Sebab semakin banyak yang ditilang atau terkena sanksi makan akan semakin tinggi uang yang masuk.

“Kalau melanggar kan ada sanksi, apalagi ada e-tilang. Saya melihat ini menjadi peluang pemasukan bagi Pemprov DKI. Selama ini kan DKI Jakarta memperoleh penghasilan sekitar Rp1,1 sampai 1,5 miliar dari pelanggar lalu lintas itu,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan sistem ganjil genap merupakan kebijakan rem darurat (emergency break) mencegah klaster 19 perkantoran. Hal ini sesuai Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

“Dan di dalam Pergub 51 juga telah diatur bahwa dalam situasi tertentu ada dua ‘emergency break’ yang bisa diterapkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya mekanisme ganjil genap kendaraan,” katanya.

Dijelaskannya, tujuan pengaturan tersebut muaranya adalah prinsip jaga jarak, baik di lingkungan kantor serta di pusat-pusat kegiatan.

Kebijakan itu diberlakukan karena pihaknya melihat volume lalu lintas di Jakarta terus mengalami kenaikan setiap harinya selama pelaksanaan PSBB transisi.

“Bahkan volume lalu lintas di beberapa titik Jakarta telah melampaui sebelum masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.

Dicontohkannya di area Cipete, Jakarta Selatan saat pandemi COVID-19 belum berlangsung kondisi lalu lintasnya adalah sekitar 74.000 kendaraan per hari. Kemudian saat ini angkanya sudah terlampaui menjadi 75.000 kendaraan per hari.

Selanjutnya di Jalan Sudirman, Senayan, rata-rata volume lalu lintas sebelum masa pandemi itu sekitar 127.000 kendaraan per hari. Tetapi saat ini, kondisinya sudah sekitar 145.000 kendaraan per hari.

Kondisi tersebut, menurut Syafrin, memperlihatkan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan, seolah-olah belum efektif berjalan.

“Dan perlu dipahami juga semenjak pemberlakuan SIKM (surat izin keluar masuk) Jakarta ditiadakan pada tanggal 14 Juli lalu, maka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta itu otomatis tidak ada lagi,” kata dia.

Oleh sebabnya, saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrumen Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang.

“Sehingga, warga yang mendapatkan tugas atau mendapatkan bagian shift kerja dari rumah dengan plat nomor, misalnya yang bersangkutan ganjil di tanggal genap, maka warga tersebut akan tetap di rumah, tidak melakukan pergerakan yang tidak penting,” katanya.

Syafrin mengancam jika kepadatan lalu lintas tetap tinggi, maka sistem ganjil genap akan dilakukan 24 jam penuh atau sepanjang hari.

“Jika nanti analisa kami ternyata mobilitas warga tidak terjadi perubahan pada periode pelaksanaan PSBB transisi maka bisa saja kami menerapkan ganjil-genap sepanjang hari bahkan bisa juga mengenakan kepada kendaraan roda dua,” ancamnya.

Untuk saat ini, sistem Ganjil Genap hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, bukan untuk kendaraan roda dua.

Sebagai langkah mengantisipasi lonjakan penumpang angkutan umum, pihaknya akan mengerahkan bus tambahan.

“Jadi tidak lagi bus sapu jagat yang disediakan, tapi seluruh armada yang ada dikerahkan untuk backup pelaksanaan kebijakan ganjil genap besok,” katanya.

Dinas Perhubungan akan menambah jumlah bus TransJakarta di sepuluh koridor sebanyak 25 persen.

“Bukan kapasitasnya, tapi 25 persen jumlah bus di setiap koridor yang bersinggungan dengan kebijakan ganjil genap. Jadi setelah kami petakan, ada sepuluh koridor yang langsung bersinggungan rutenya dengan luas jalan yang ada Ganjil Genap, maka 10 koridor tersebut seluruh armadanya kami tambah,” terangnya.

Penambahan tersebut dibenarkan Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas TransJakarta Nadia Disposanjoyo. Dikatakannya, pihaknya menambah 155 armada di 10 ruas koridor Bus Rapid Transit (BRT) yang saling bersinggungan dengan kawasan Ganjil Genap mulai Senin (3/8).

“Penambahan ini untuk memastikan selalu terjaganya kapasitas maksimum sesuai protokol pencegahan COVID-19 yaitu 50 persen dari kapasitas angkut dan mempercepat pengosongan halte pada jam-jam sistem ganjil genap diterapkan yaitu pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan sore pukul 16.00 – 21.00 WIB,” katanya.

Lebih lanjut, armada-armada TransJakarta tambahan itu dipastikan sudah melewati proses sterilisasi maupun sudah disiapkan secara teknis sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

“Keseluruhan armada tersebut akan disebar di 10 koridor yang bersinggungan dengan 25 ruas jalan yang terkena imbas kebijakan Ganjil Genap,” ujar Nadia.

Sementara Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan Ibu Kota. Ruas jalan ini sebelumnya juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Terkait penambahan ruas jalan, dia menyebut sangat bisa dimungkinkan. Namun hal itu mesti dikaji dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Intinya akan kita koordinasikan dengan seluruh instansi terkait. Karena bagaimanapun lalu lintas ini kan multi stakeholder,” katanya.

Sambodo menjelaskan ruas jalan ditambah sistem ganjil genap mesti mendukung akses transportasi yang memadai. Sebab, di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi diyakini banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum untuk menghindari aturan ganjil genap.

Selain itu, mesti ada perhitungan penambahan jumlah transportasi umum yang disediakan. Pasalnya kapasitas penumpang dalam satu kendaraan hanya dibolehkan 50 persen.

“Seberapa banyak perkiraan terjadinya perpindahan (kendaraan pribadi ke umum), serta apakah perpindahan itu mampu ditampung dengan jumlah transportasi umum yang ada,” ujar Sambodo.

Penambahan ruas jalan juga mesti diawali dengan sosialisasi selama 30 hari. Kemudian mesti ada rambu jalan yang menunjukkan ruas jalan menerapkan sistem ganjil genap.

“Ketika rambu dan sosialisasi sudah ada maka barulah kemudian aturan itu bisa ditegakkan,” tegas Sambodo.

Sistem ganjil genap akan diterapkan di 25 ruas jalan Ibu Kota. Ruas jalan ini sebelumnya juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Jam operasi ganjil genap di masa PSBB transisi akan sama dengan penerapannya sebelum masa pandemi, yakni pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-21.00 WIB.

Dijelaskannya, selama tiga hari ke depan dari Senin (3/8) hingga Rabu (6/8), pihaknya tidak memberlakukan penindakan dan masih menerapkan sosialisasi.

“Tetapi mulai hari Kamis (7/8), berbarengan dengan selesainya Operasi Patuh Jaya tanggal 5 Agustus, barulah kita tindak kendaraan-kendaraan pelanggar aturan ganjil genap, baik secara manual maupun elektronik,” ujarnya.

Di sisi lain, Jakarta kembali menjadi daerah dengan penularan COVID-19 tertinggi pada Minggu (2/8).

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Jakarta bertambah 377 orang. Sedangkan Jawa Timur melaporkan penambahan kasus positif sebanyak 180 orang. Urutan ketiga terdapat Provinsi Sumatera Utara dengan penambahan 174 kasus.

Berdasarkan data Satgas COVID-19, penambahan kasus konfirmasi positif corona pada Minggu (2/8) sebanyak 1.519 orang. Dengan demikian akumulasi kasus positif mencapai 111.455.(gw/fin)

  • Dipublish : 3 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami