ICW Berharap Presiden Turun Tangan dalam Pemilihan Calon Pimpinan KPK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Ditemui secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai proses seleksi yang dilakukan oleh pansel KPK untuk menemukan pimpinan KPK tidak berjalan dengan baik. Ini terlihat dari pansel KPK yang mengabaikan masukan dari masyarakat dan tokoh seperti Mahfud MD dan istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah, yang sudah mengingatkan ada capim yang mempunyai masalah, namun capim tersebut tetap diloloskan. Selain itu pihaknya memperhatikan dalam wawancara dan uji publik ada capim yang tidak memahami lembaga KPK itu sendiri.

“Ada nama-nama yang diduga mempunyai masalah di masa lalu. Ada figur yang diduga melanggar kode etik saat yang bersangkutan bertugas di KPK, ada figur yang diduga pernah mengintimidasi ataupun mengancam salah seorang pegawai KPK. Lalu Ketika kita melihat uji publik dan wawancara, terlihat figur-figur yang sebenarnya tidak memahami lembaga KPK, ada beberapa calon yang mengusulkan revisi UU KPK, dan juga ada beberapa calon yang menyebutkan kewenangan KPK dalam menindak hukum harus dihapuskan, dan ada juga yang berbicara OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK adalah tindakan yang keliru. Maka dari itu kita pesimis sebenarnya pansel KPK kali ini akan menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel, professional dan sesuai dengan ekspektasi publik,” ungkap Kurnia.

Ia berharap Presiden Jokowi turun tangan dalam proses pencarian pimpinan KPK tersebut, agar niat yang selalu digaungkan oleh Presiden untuk memberantas korupsi terelisasi secara maksimal.

Menurutnya, presiden bisa saja menolak nama-nama yang bermasalah yang disodorkan oleh pansel KPK karena Jokowi berkewajiban untuk memastikan setiap lembaga negara di Indonesia bisa berjalan dengan baik, salah satunya dalam proses seleksi pimpinan KPK.

“Presiden harusnya bisa menolak capim-capim bermasalah jika disodorkan oleh pansel, dan Presiden bisa melihat bagaimana polemik selama ini di tengah masyarakat terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK. Maka dari itu penting bagi Presiden selain sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara harus menyelematkan KPK dari orang-orang yang bermasalah,” jelasnya. [gi/em/voa]

 

Sumber: voaindonesia.com

  • Dipublish : 30 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami