ICW Harapkan Dewas KPK Periksa Firli Soal Penggunaan Helikopter Mewah

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana, saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu (Intan Piliang/Dok.JawaPos.com)
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana, saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu (Intan Piliang/Dok.JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki lebih jauh mengenai penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK Firli Bahuri, beberapa waktu lalu. ICW menduga, Firli telah melanggar kode etik terkait beredarnya foto Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadinya.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyampaikan, tindakan Firli Bahuri tersebut diduga melanggar kode etik KPK. Sebagai Pimpinan KPK seharusnya berintegritas dan tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme.

“Sehingga, Dewan Pengawas harusnya tidak lagi ragu untuk dapat memanggil yang bersangkutan kemudian mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran ini,” kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (25/6).

Kurnia mengingatkan, jenderal polisi bintang tiga pernah tersandung dugaan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Karena diduga bertemu pihak yang sedang berperkara di KPK.

“Sedari awal memang ICW sudah berpandangan bahwa Komjen Firli Bahuri tidak tepat menduduki jabatan sebagai Ketua KPK. Selain karena prestasi KPK yang sangat minim, tindakan yang bersangkutan pun kerap diwarnai dengan ragam kontroversi,” beber Kurnia.

Menurut Kurnia, apabila helikopter berjenis Eurocopte tipe EC 130 T2 itu fasilitas dari pihak tertentu, kuat diduga telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, Dewas KPK segera menindaklanjuti dugaan tersebut.

“KPK juga harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, setidaknya untuk mendalami dua hal. Siapa pihak yang memberikan fasilitas helikopter kepada Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK, dan apa motif dari pihak tersebut memberikan fasilitas itu,” cetus Kurnia.

Bahkan, KPK pun turut diminta mendalami apakah pihak yang memberikan fasilitas tersebut sedang berperkara atau tidak saat ini. Firli pun dapat diancam UU Tipikor.

“Jika penyelidikan KPK itu membuahkan hasil, maka Komjen Firli Bahuri dapat dikenakan Pasal 12 B UU Tipikor dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara,” tukas Kurnia.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan telah menerima laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan mengenai dugaan bergaya hidup mewah, terkait penggunaan helikopter milik swasta.

“Laporan pengaduan masyarakat terkait penggunaan helikopter oleh Ketua KPK Pak Firli Bahuri sudah diterima Dewan Pengawas KPK,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Sesuai tugas Dewas seperti diamanatkan Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK yang baru, Haris berujar, pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut. Menurutnya semua pengaduan masyarakat akan diproses.

“Semua laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK akan ditindaklanjuti oleh Dewas,” ujar Haris.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menuturkan, Dewan Pengawas KPK akan terlebih dahulu mempelajari dan mengumpulkan bukti serta fakta terkait aduan tersebut.

“Dewas tentu akan mempelajari, mengumpulkan bukti dan faktanya terlebih dulu,” cetus Haris.

Senada dengan Haris, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho menyebut pihaknya telah menerima laporan MAKI. Saat ini akan memproses laporan tersebut. “Sudah diterima. Laporan juga dalam proses,” imbuh Albertina.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri maupun pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri masih belum menjawab laporan yang dilayangkan MAKI.

Sebelumnya, MAKI melaporkan Ketua Komisi KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan kali ini menyangkut dugaan gaya hidup mewah jenderal polisi bintang tiga itu.

“MAKI telah menyampaikan melalui email kepada Dewas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja (Sumatra Selatan) pada Sabtu, 20 Juni 2020,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Laporan itu tertuang dalam surat nomor 72/MAKI/VI/2020. Boyamin menuturkan, helikopter yang digunakan Firli merupakan jenis Helimousine President Air yang juga pernah digunakan oleh motivator Tung Desem Waringin. Helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.

Boyamin menyebut, perjalanan Firli ke Baturaja untuk kepentingan pribadi keluarga yakni ziarah makam orang tuanya. Boyamin mengklaim, jarak tempuh dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan waktu empat jam menggunakan mobil.

“Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah apalagi dari larangan bermain golf. Pelarangan main golf karena dianggap bergaya hidup mewah telah berlaku sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga kini,” tukas Boyamin. (jp)

  • Dipublish : 25 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami