Ideologi tak Sejalan, FPI Bisa Dilarang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Hingga saat ini, proses pengajuan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) belum beres. Versi pemerintah, selain perlu dievaluasi, ada persyaratan lain yang belum dipenuhi. Presiden Joko Widodo menegaskan bisa saja FPI dilarang jika dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa serta mengancam NKRI.

“Kalau dari hasil evaluasi dinilai bisa mengancam NKRI dan bertentangan dengan ideologi bangsa, biswa jadi izin tidak diberikan,” ujar Jokowi di Jakarta, Sabtu (27/7). Sekadar diketahui, izin FPI habis pada 20 Juni 2019. Sampai saat ini, masih ada beberapa syarat yang belum dipenuhi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan izin perpanjangan FPI belum diputuskan oleh pemerintah. Alasannya, pemerintah perlu meninjau aktivitas FPI selama ini. Sekretaris FPI Munarman mengatakan suatu ormas boleh tidak mendaftarkan diri ke pemerintah. Ormas yang tidak mendaftar ke instansi pemerintah tidak serta merta dicap sebagai ormas terlarang.

Menanggapi hal itu, DPP FPI menyatakan sudah menduga jauh hari sebelumnya. Pengurus DPP FPI, Slamet Ma’arif mengatakan selama ini pihaknya sudah tunduk pada aturan yang berlaku. Selain itu, FPI juga sering membantu pemerintah dalam kegiatan kemanusiaan.

“Dari awal berdiri FPI selalu mengikuti dan patuh aturan hukum di Indonesia. Buktinya SKT pun kita dapatkan. Artinya pemerintah yang sebelumnya nggak ada masalah. Bahkan kita sering bersama-sama turun ke lokasi bencana kemanusiaan. Rezim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya. Ketakutan yang berlebihan ini menunjukkan islamofobia. Biarkan rakyat dan umat yang menilai,” kata Slamet di Jakarta, Sabtu (27/7).

Menurut Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini seharusnya izin perpanjangan FPI disetujui Kemendagri. Dia menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat politik pemerintah. “Yang aneh paham ideologi komunis yang bertentangan dilonggarkan. Ideologi Islam yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia ditakuti. Hukum jangan dimainkan dengan dendam politik,” ucapnya.(rh/fin)

Sumber`; fin.co.id

  • Dipublish : 28 Juli 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami