Impor Cangkul Kesalahan Rezim Lama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Sepekan ini impor cangkul menyedot perhatian luas masyarakat. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluhkan sampai terjadi impor cangkul. Ternyata, impor cangkul telah terjadi sebelum pemerintahan Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia memang gemar melakukan impor pacul. Impor cangkul sendiri didominasi dari Cina.

Sepanjang Januari-Oktober 2019 tercatat nilai impor pacul mencapai USD106.127 atau sertar Rp1,48 miliar, dengan volume sebanyak 292.444 kilogram (kg).

Dengan rincian, impor pacul dari China sebanyak 291.437 kg dengan nilai sebesar USD106.062. Sisanya hanya sebesar 7 kg yang berasal dari Jepang dengan nilai sebesarUSD 65.

Catatan BPS, sepanjang 2015-2018 impor cangkul seluruhnya berasal dari Cina. Pada tahun 2015, nilai impor cangkul USD6.589 dengan volume sebanyak 14.261 kg.

Selanjutnya, pada 2017 nilai impor cangkul mengalami kenaikan cukup tajam sebesar USD187.064 dengan volume sebanyak 142.783 kg. Namun pada tahun 2017, nilai impor pacul mengalami penurunan tajam menjadi USD794 dengan volume 2.317 kg.

Kemudian tahun 2018, impor pacul kembali naik menjadi nilai USD33.889 dengan volume sebanyak 78.100 kg. Hingga pada akhir Oktober 2019 nilai impor pacul menjadi USD106.127.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, bahwa impor cangkul impor sangat menyedihkan sampai terjadi. Namun kesalahan itu tidak sepenuhnya pada era Jokowi. Dia tidak menjelaskan impor cangkul terjadi di era presiden siapa.

“Impor cangkul ini memang sepertinya melukai hati kita tapi sesungguhnya hanya bagian kecil dari kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Dan bukan hanya terjadi sekarang ini. Sudah lama terjadi. Bukan juga salah rezim sekarang saja,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (15/11).

Indonesia sampai melakukan impor cangkul, menurut Piter, karena pemerintah sudah terlaluh lama meninggalkan pembangunan manufaktur. Hal itu membuat industri manufaktur seperti tumbuh tanpa arah.

“Selain itu tdak ada keterkaitan antar sektor sehingga banyak gap yang terjadi. Dampaknya besar. Pertumbuhan industri manufaktur terus turun hingga sekarang ini sudah sangat rendah hanya di kisaran 4 persen,” tutur Piter.

Akibatnya, kata Piter, Indonesia menjadi bergantung bahan baku dan juga barang modal dari luar negeri. Kondisi demikia, membuat produk dalam negeri menjadi kalah bersaing di manca negara. Contohnya, adalah cangkul.

Oleh karena itu, saran Piter, pemerintah jangan terlena dengan keadaan demikian dan harus bertindah untuk melakukan pembangunan industri dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah harus merombak semua ini. Bangun keterkaitan antar industri mulai dari industri hulu hingga hilir. Tidak hanya melibatkan Kementerian Perindustrian, taoi semua kementerian yang terkait dengan upaya membangun industri manufaktur,” kata Piter.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai cara untuk menekan peredaran cangkul ilegal dengan impor cangkul adalah kesalahan yang fatal. Dia juga menyoroti komitmen pemerintah untuk memberdayakan industi kecil dan menengah (IKM).

Impor cangkul, menurut Tulus, sangat menydihkan di mana Indonesia mampu memproduksi cangkul dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara lain.

“(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri,” ujar dia.

Sebelumnya, Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), mengaku pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpir cangkul dari Cina. Cangkul impor ini sejak Agustus lalu telah masuk lewat Medan.

Sekretaris PT PPI, Syailendra mengatakan, selain Cina, pihanya juga diizinkan Kemendag melakukan impor cangkul dari Vietnam. Namun baru mendatangkan dari Cina saja. “Soal izin dari Vietnam dan cina, tapi kita dari Vietnam belum pernah masukin. baru masuk dari Cina,” ujar dia.

(din/fin)

  • Dipublish : 16 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami