Indonesia dan Jepang Menandatangani Nota Pinjaman Rp3,9 Triliun

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kemarin (14/2) akhirnya Indonesia dan Jepang sepakat menandatangani pertukaran nota mengenai proyek pinjaman 31,8 miliar yen (setara Rp3,9 triliun) untuk peningkatan kapasitas pengelolaan Indonesia dalam menanggulangi bencana alam.

Ya, pinjaman melalui Program Peningkatan Ketahanan dan Pengelolaan Bencana atau Disaster Resilience Enhancement and Management Program (DREAM) diberlakukan dengan masa pengembalian 15 tahun dengan suku bunga ditetapkan sebesar 0,4%. Pencairan dana oleh Jepang dilaksanakan secara bertahap pada 2019, 2020, dan 2021. Setelah penandatanganan pertukaran nota ini, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan melakukan tindak lanjut dengan Kementerian Keuangan Indonesia.

Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menjadi dua perwakilan masing-masing negara dalam penandatanganan tersebut. ”Kesepakatan sudah ditadantangani. Fungsi utama proyek pinjaman yen ini bertujuan meningkatkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang terintegrasi dengan mendorong perbaikan kebijakan dan sistem yang dijalankan oleh kementerian terkait,” ucap Shimizu Kazuhiko, Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

DREAM berfokus di empat bidang yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pihak pemerintah Jepang dan Bappenas sebagai pelaksana di Indonesia. Pertama, penguatan pemerintah dalam mengelola risiko bencana dengan menjadikan penanggulangan bencana sebagai hal utama, yang juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Poin kedua dan ketiga masing-masing, yaitu peningkatan pengertian atas risiko bencana alam termasuk dengan evaluasi risiko, penggunaan peta ancaman bahaya, dan perbaikan sistem peringatan dini; dan peningkatan investasi untuk mengurangi risiko bencana alam.

Terakhir, mendorong pelaksanaan pembangunan kembali yang lebih baik (build back better/BBB) untuk pemulihan pascabencana, yang secara teknis dilakukan di provinsi Sulawesi tengah setelah bencana tsunami Palu untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2021. ”Berdasarkan keempat bidang itu, kami akan melakukan penguatan strategi penanggulangan bencana di tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta memperbaiki sistem peringatan dini banjir, gempa bumi dan tsunami,” jelas Kazuhiko.

Dari kesepakatan ini, secara otomatis enam pulau terluar Indonesia akan mendapatkan hibah dengan total 3 miliar yen atau setara Rp374 miliar dengan skema proyek fase kedua pembangunan di sektor perikanan dari pemerintah Jepang.

”Proyek ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas maritim, termasuk pelabuhan, dermaga, dan tanggul di pulau-pulau terluar Indonesia, dengan target pulau Sabang, Natuna, Morotai, Moa, Biak, dan Saumlaki,” jelas Shimizu Kazuhiko.

Kesepakatan kerja sama dimulai sejak 2017 lalu melalui permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia kepada pemerintah Jepang, yang sebelumnya disinggung oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan tingkat tinggi kedua negara. Pertengahan tahun 2018, Jepang dan Indonesia telah menandatangani pertukaran nota untuk proyek fase pertama senilai 2,5 miliar yen (setara Rp311 miliar) yang berfokus pada pembangunan pelabuhan dan pasar di keenam pulau tersebut.

Dengan total nilai proyek fase pertama dan kedua sebesar 5,5 miliar yen, pemerintah Jepang menyebut belum dapat menjelaskan secara rinci pembagian anggaran pembangunan di keenam pulau tersebut, karena masih dalam proses penyesuaian kebutuhan. ”Namun untuk pulau Sabang, Natuna, dan Morotai akan diberikan dana senilai satu miliar yen,” ujar Kazuhiko, menambahkan bahwa proyek ini akan dilaksanakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Untuk fase pertama, rencana sebagian konstruksi akan dimulai di pulau Biak pada bulan ini dan diperkirakan selesai pada Desember 2020. Sementara untuk fase kedua, rencana konstruksi akan dimulai pada Oktober 2020, dan penyelesaiannya akan dilakukan pada pertengahan tahun depan hingga tahun 2025.

Selain berupa bantuan dana, pemerintah Jepang juga memberi bantuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi para pegawai di pulau setempat dan para nelayan di sana. ”Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan hasil perikanan dan mendukung distribusi ke luar pulau sehingga membantu revitalisasi industri perikanan setempat dan meningkatkan penghasilan,” pungkas Kazuhiko. (fin/ful/jm)

  • Dipublish : 15 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami