Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement/BTA) tahun ini.

Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini mengungkapkan, peninjauan kembali dilakukan karena BTA yang ditandatangani pada 1970 silam dianggap tidak cukup mengakomodasi aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan antara kedua negara.

“Kondisi perdagangan saat ini semakin kompleks dan berkembang. Untuk itu perlu adanya peninjauan kembali,” ujar Made dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (20/8)

Perundingan yang telah memasuki putaran ke-6 ini, merupakan kelanjutan pembahasan putaran sebelumnya yang berlangsung di Yogyakarta pada 2-3 November 2017. Adapun perundingan peninjauan Perjanjian BTA 1970, terakhir digelar kedua negara di Penang, Malaysia pada 15-16 Agustus 2019 lalu.

“Sejalan dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari perbatasan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen penuh segera menyelesaikan proses peninjauan pada perjanjian tersebut,” katanya.

Made mengungkapkan, sebelum perundingan telah dilakukan pertukaran dokumen lampiran BTA. Lampiran ini di antaranya berisi, daftar produk kebutuhan masyarakat perbatasan, yang perlu mendapatkan perlakuan khusus dari BTA dan daftar titik wilayah kecamatan di daerah perbatasan, yang akan ditunjuk sebagai pintu keluar dan masuk kegiatan perdagangan perbatasan.

“Pada putaran ini terdapat kemajuan yang signifikan. Kedua negara berhasil menyepakati sebagian besar draf teks perjanjian serta sepakat segera menyelesaikan daftar produk yang dibutuhkan masyarakat perbatasan kedua negara,” terangnya.

Sementara, untuk titik keluar dan masuk perbatasan, masih menunggu hasil perundingan Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia yang saat ini dalam tahap finalisasi draf teks. Kedua delegasi berharap dapat menyelesaikan perundingan pada perundingan ketujuh yang rencananya diadakan di Indonesia pada akhir 2019

“Dengan terselesaikannya draf peninjauan BTA 1970 ini, diharapkan dapat memberikan pembaruan pada perjanjian yang telah ada sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan akses barang kebutuhan pokok sehari-hari yang lebih terjangkau oleh masyarakat di perbatasan,” pungkasnya.

(der/rls/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami