Indonesia Tak Diuntungkan Jadi Negara Maju

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Indonesia ditetapkan menjadi negara maju tidak sepenuhnya membuat senang rakyat Indonesia. Jusru dianggap akan merepotkan Indonesia ke depannya.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang akan mempersulit Indonesia.

“Menurut kita sangat merepotkan karena kita pikir aja Thailand, Vietnam, dan Malaysia, mereka masih dianggapnya negara berkembang tuh, jadi kalau bedanya dianggap maju dan berkembang itu,” kata Haryadi di Jakarta, Jumat (28/2).

Dampak lainnya, kata dia, Indonesia tidak akan lagi mendapatkan hak istimewa dari Amerika Serikat (AS). Akibatnya, banyak kerugian yang akan diperoleh Indonesia sehingga ekonomi Indonesia akan rentan.

“Yang jelas kita tidak punya privilege lagi, kita akan lebih sensitif, lebih banyak dipelototi Amerika dan selalu dipermasalahkan segala macam,” ujar dia.

Di sisi lain, lanjut dia, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. Jadi, belum saatnya Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju di tengah masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu.

Seperti diketahui, pada tahun ini Indonesia dilanda badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang jumlahnya mencapai ribuan pekerja. Misalkan Indosata yang merumahkan ratusan karyawanya, dan PT Krakatau Steel hingga ribuan orang. Mereka ini rawan akan jatuh miskin.

“Karena menurut saya tidak fair, karena rakyat Indonesia yang miskin masih banyak banget kok dianggap maju. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang menguntungkan karena nanti dengan AS, akan banyak hal-hal yang merepotkan dan karena bagaimana pun kita standarnya sudah beda,” tutur dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, masuknya Indonesia menjadi negara maju seharusnya tidak bersedih. Pasalnya, hal ini didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya kemudahan berupa fasilitas berdagang dengan AS.

Mantan Menteri Perindustrian ini mengaku tidak kaget Indonesia dinyatakan sebagai negara maju. Sebab berdasarkan proyeksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Karenanya, keputusan tersebut harus disambut baik.

“Makanya kalau dibilang sama Amerika negara maju ya harus senang, masa sedih,” kata Airlangga.

Menyoal perubahan status Indonesia menjadi negara maju akan berdampak pada pemberian fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS.

“Terkait bea masuk GSP kita hanya 20 persen dari perdagangan, dan on top of that GSP perundingannya sudah selesai. Jadi kriteria GSP saja yang ditingkatkan,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Indonesia menjadi negara maju suatu capaian yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Apalagi yang memberikan predikat adalah AS. Perdagangan Indonesia dengan AS sendiri sampai saat ini masih surplus sekitar USD12 miliar

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari menyatakan, predikat Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan gerak pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia.

Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih sebesar USD4.000. Angka tersebut jauh di bawah pendapatan per kapita negara maju yang ada di angka USD12 ribu.

Meski demikian, jika dilihat dari purchasing power parity (PPP), pendapatan per kapita Indonesia sudah berada di angka USD12.670. Angka ini melebihi ambang batas negara menjadi negara maju yang sebesar USD12 ribu.

Menurut dia, keputusan AS tersebut tidak perlu diperdebatkan. Seharusnya yang menjadi perhatian adalah beberapa keistimewaan yang didapat oleh Indonesia seperti keringanan tarif dan bentuk lainnya cepat atau lambat akan dicabut.

Pencabutan fasilitas tarif ini, kata dia, sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, perubahan status tersebut tidak akan mengubah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia sehingga pendapatan per kapitanya terus meningkat.

“Kita akan tetap pada kebijakan yang akan terus membuat pendapatan per kapita Indonesia meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” papar dia.

Sebaliknya, keputusan AS mencoret Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju dianggap hanya akal-akalan AS. Sebab perubahan status itu sebagai upaya AS membenahi neraca perdagangannya yang banyak defisit termasuk dengan Indonesia.

“Indonesia memang secara total kita defisit, tapi sama AS neraca perdagangan kita surplus terus, mereka ini mau kurangi defisitnya,” kata Ekonom INDEF, Ahmad Heri Firdaus.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan AS surplus USD8,5 miliar sepanjang tahun 2019.

Oleh karena itu, Heri menilai pemerintah harus menolak perubahan status tersebut. Pasalnya, banyak dampak pada perdagangan Indonesia ke depannya. Penolakan itu, salah satunya bekerja sama dengan negara yang dicoret sebagai negara berkembang untuk memprotes lewat persidangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kalau kita berhadapan dengan negara maju itu perlu amunisi yang banyak dan kuat. Apa saja? Tentu adalah argumentasi yang berlandaskan kajian-kajian atau data-data dan fakta di lapangan yang menunjukkan kita masih negara berkembang,” ujar dia.

Senada dengan INDEF, Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, Indonesia menjadi negara maju karena kehilangan fasilitas yg umumnya diberikan ke negara berkembang seperti fasilitas GSP dari AS.

Tanpa fasilitas GSP Ekspor Kita ke AS bisa menurun. Artinya di tengah pelemahan ekonomi sekarang ini tentu saja ini tidak Kita inginkan. Akan memperburuk keadaan,” kata dia.

Saran dia, pemerintah perlu membangun komunikasi baru dengan AS untuk mencabut kebijakan tersebut walaupun diragukan Negeri Paman Sam itu melunak.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada Cina, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang ‘naik level’ jadi negara maju.(din/fin)

  • Dipublish : 29 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami