Inggris Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO) tengah menyelidiki dugaan suap dan korupsi yang terjadi di maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

SFO menyelidiki perusahaan pembuat pesawat dan kapal dari Kanada Bombardier Inc atas dugaan suap dan korupsi terkait kesepakatan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang melibatkan mantan direktur utama Emirsyah Satar.

“Kami sedang melakukan investigasi terkait dugaan suap dan korupsi yang berhubungan dengan kontrak dan/atau pesanan dari Garuda Indonesia,” kata SFO dalam pernyataannya, dikutip dari Aerotime, Jumat (6/11).

Bombardier mengungkapkan, bahwa perusahaannya telah meluncurkan peninjauan internal atas transaksi dengan Garuda, termasuk akuisisi dan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 pada 2011 dan 2012. Peninjauan ini dilakukan setelah pengadilan Indonesia memvonis Emirsyah pada Mei lalu atas kasus korupsi.

Emirsyah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan diminta membayar ganti rugi sekitar 2,1 juta dolar Singapura karena kasus penyuapan dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce.

Bombardir mengatakan kasus tersebut juga melibatkan pencucian uang yang berkaitan dengan proses pengadaan dengan berbagai produsen, termasuk Bombardier. Menurut klaim mereka, Bombardier tidak dikenakan biaya dalam proses tersebut.

Juru bicara Bombardier mengatakan, bahwa pihaknya telah memutuskan bekerja sama dalam investigasi SFO, penyelidikan korupsi terbaru terhadap perusahaan di industri dirgantara. Sejumlah perusahaan besar sudah menjadi subjek dari penyelidikan ini.

“Korporasi telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela,” ujar Juru Bicara Bombardier.

Menurut penyelidikan KPK, Emirsyah menerima suap senilai jutaan dolar melalui perantara dan produsen yang terkait kontrak yang melibatkan Bombardier, yakni Prancis Airbus SE and Avions de Transport Regional (ATR), dan Rolls-Royce.

Sedangkan Airbus mengaku telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi.

“Airbus telah meningkatkan sistem kepatuhannya secara signifikan dibawah pengawasan Panel Peninjauan Kepatuhan Independen,” kata juru bicara Airbus melalui email.

Sebelumnya, Rolls-Royce Holding PLC setuju membayar lebih dari USD800 juta untuk menyelesaikan penyelidikan korupsi dengan pihak berwenang di AS, Inggris dan lembaga lain pada 2017 lalu.

Sedangkan Airbus setuju membayar dana sebesar 3,6 miliar euro atau USD4 miliar atas kesepakatan bersama jaksa penuntut AS, Inggris dan Prancis untuk menyelesaikan dugaan penyuapan dan pelanggaran kontrol ekspor.

Pada tahun lalu, Bombardier menyetujui penjualan bisnis jet regionalnya, termasuk CRJ1000 ke Mitsubishi Heavy Industries Ltd dengan harga sekitar USD550 juta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung kelanjutan penyelidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Garuda Indonesia.

“Ini merupakan bagian dari good corporate governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN,” kata Erik.

Erik juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kumham, dan Kejaksaan untuk penanganan kasus Garuda.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK, Kemenkumham, dan kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda. Kemenkumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya akan menghormati proses hukum terkait dugaan penyuapan produsen pesawat Bombardier terhadap Garuda.

“Dapat disampaikan bahwa kami akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan sehubungan dengan dugaan suap kontrak penjualan pesawat Bombardier pada periode tahun 2012 lalu,” kata Irfan.

Irfan mengatakan, Garuda Indonesia juga akan secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna memastikan dukungan penuh atas upaya penegakan hukum kasus tersebut.

“Dukungan Garuda Indonesia terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat yang diberikan pemerintah kepada kami untuk terus memperkuat implementasi good corporate governance pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan,” ujarnya.

“Kami harapkan melalui komitmen berkelanjutan dan peran aktif yang kami lakukan dalam mendukung upaya penegakan hukum tersebut, Garuda Indonesia dapat secara konsisten menjaga lingkungan bisnis yang bersih dan transparan secara berkelanjutan selaras dengan visi transformasi BUMN,” sambungnya.

Sebagai informasi, Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional bombardier CRJ-1000. Kesepakatan untuk memperoleh pesawat diselesaikan selama Singapore Airshow pada Februari 2012, di mana maskapai penerbangan tersebut pada awalnya setuju untuk memperoleh enam pesawat CRJ-1000, dengan opsi untuk menerima pengiriman 12 jet tambahan.

Berdasarkan pengumuman Bombardier saat itu, kesepakatan tersebut bernilai USD 1,32 miliar dengan harga jual. Garuda Indonesia menerima pengiriman jet regional pertama buatan Kanada pada Oktober 2012. Bombardier mengirimkan CRJ1000 terakhir ke maskapai pada Desember 2015. (der/fin)

  • Dipublish : 7 November 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami