IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Bekawan dan Kapolda Sumut

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA –  Kapolri Jenderal Idham Azis didesak untuk mencermati lebih dalam kasus konflik tanah di Helvetia Manggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, dari kasus ini bakal memicu konflik dan kerusuhan massal.

Sebab, dalam menyelesaikan konflik tanah itu aparatur kepolisian tidak promoter dan selalu mengancam akan menggusur 4.367 KK di kawasan itu.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane prihatin melihat kinerja Kapolres Belawan dalam menangani kasus ini.

”Kok seolah Kapolres tidak peduli bahwa kasus ini bisa memicu amuk dan kerusuhan massal di kawasan itu, yang berujung kepada kerusuhan di kota Medan dan sekitarnya,” terang Neta kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (8/6).

Untuk itu IPW mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Bekawan dan Kapolda Sumut agar netralitas Polri terjaga dan jajaran kepolisian bisa promoter menuntaskan kasus Helvetia ini.

Dalam suratnya No: B/3115/V/PAM 33/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditembuskan ke Kapolda Sumut, Kapolres Belawan AKBP MR Dayan  mengundang tokoh masyarakat untuk meminta membantu membersihkan (mengosongkan) lahan seluas 1.128 hektare yang dihuni 4.367 Kepala Keluarga tersebut.

”Kapolres seakan tidak peduli bahwa sejak tahun 2000, HGU PT PN II atas tanah itu tidak diperpanjang dan selama ini PT PN II tidak pernah mengurus perpanjangannya, sehingga tanah tersebut digarap masyarakat,” terang Neta.

Saat ini, sambung dia, di atas tanah itu sudah  berdiri 26 mesjid dan musholah, tiga pondok pesantren, 28 gereja, 4 vihara,  8 TPU, 3 panti asuhan, 2 puskesmas, sejumlah PAUD, TK, SD, SMP dan SMA swasta, SMPN 1 Labuhan Deli, dan SMA 1 Labuhan Deli.

Tanah itu sendiri sudah puluhan tahun terlantar dan 4.367 KK sudah bermukim selama 22 tahun di atas tanah tsb. Bahkan Edy Rahmayadi yang kini menjadi Gubernur Sumut pada 17 Nopember 2016 meletakkan prasasti pembangunan Islamic Center di kawasan itu.

”Lalu kenapa setelah puluhan tahun masyarakat hidup damai di kawasan itu hendak digusur dan Polri berada di depan dalam rencana penggusuran ini? Hal itu dikarenakan adanya pengembang besar dari Jakarta yang sedang mengincar kawasan itu untuk pembangunan rumah mewah,” ungkapnya.

Untuk itu IPW berharap Kapolri mencermati kasus ini agar Polri tidak diperalat oleh pihak pihak tertentu dan ditarik tarik untuk menggusur rakyat. Jajaran Polri agar hati hati dalam menangani kasus ini dan senantiasa bersifat netral, tidak memihak, serta tidak arogan.

Selain itu pihak pihak yang bersangketa diimbau agar melakukan upaya hukum dan tidak arogan main gusur karena merasa bisa “membeli” aparatur. Apalagi di tengah krisis ekonomi akibat Covid 19 saat ini, semua pihak dalam kondisi serba kesulitan dan tensi tinggi.

”IPW berharap jajaran kepolisian bisa benar benar Promoter, sehingga kasus Helvetia ini tidak memicu kekacauan dan kerusuhan seperti di Amerika Serikat dimana polisi menzalimi anggota masyarakat hingga tewas, yang kemudian memicu kemarahan masyarakat,” pungkas Neta. (ful)

  • Dipublish : 8 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami