IPW Laporkan Jejak Nurhadi ke KPK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Jejak Nurhadi mulai terbaca. Keberadaan sosok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) itu dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku merespon laporan tersebut dan berjanji menindaklanjuti.

”Apa pun laporannya kami tindaklanjuti, termasuk yang sumbernya dari IPW. Terkait keberadaannya,” terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu (3/5). Bahkan, selain mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantunya, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS).

”Dan ketiganya telah dimasukkan dalam DPO sejak 11 Februari 2020. Sekali lagi bahwa KPK akan mendalami informasi tersebut, dan akan terus mencari dan mengejar DPO NHD dan kawan-kawan. Dan sekarang penyidik sedang merampungkan pemberkasan perkara tersangka Nurhadi dan kawan-kawan tersebut,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengungkapkan Nuhardi sempat terlacak lima kali saat melakukan Shalat Duha. Namun, buronan KPK itu berhasil meloloskan diri saat hendak ditangkap.

Sumber IPW, kata dia, menyebutkan KPK dibantu Polri terus berupaya menangkap Nurhadi. Ia mengatakan Nurhadi selalu berpindah-pindah masjid saat melakukan Shalat Duha. ”Setidaknya sudah ada lima masjid yang terus dipantau.

Sumber itu optimistis Nurhadi bakal segera tertangkap. IPW berharap Nurhadi bisa tertangkap menjelang Lebaran, sehingga bisa menjadi hadiah Idul Fitri dari KPK buat masyarakat,” terang Neta dalam rilis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN).

Selain itu, IPW juga menyinggung soal keberadaan mantan caleg PDIP Harun Masiku yang juga telah dimasukkan dalam DPO sejak 17 Januari 2020. Harun merupakan tersangka kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

”Dan sumber IPW menyebut anggota Partai Demokrat yang hengkang ke PDIP itu sama sekali tidak terlacak. Harun seperti ditelan bumi, Harun terakhir terlacak saat Menkumham (Yasonna Laoly) mengatakan yang bersangkutan berada di luar negeri, padahal KPK mendapat informasi Harun berada di Jakarta, tetapi sejak itu Harun hilang bagai ditelan bumi,” ujarnya pula.

Sumber lain IPW, ungkap dia, justru mengkhawatirkan Harun sudah tewas. ”Tetapi sumber itu tidak menjelaskan, apa penyebabnya. Terlepas dari sinyalemen itu, IPW berharap KPK terus memburu Harun dan segera menangkapnya,” ujar Neta.

Terpisah Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai seharusnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) segera memberikan teguran kepada pimpinan KPK terkait kinerja pada triwulan I-2020. ”Dewan Pengawas harusnya dapat memberikan teguran bahkan sanksi kepada pimpinan KPK karena gagal membawa institusi antirasuah ini menjadi yang lebih baik di mata masyarakat,” terang Kurnia melalui keterangannya.

ICW, lanjut dia, pada dasarnya sependapat jika Dewas KPK menyoroti sektor penindakan yang ada di KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Ia pun mencontohkan kasus tangkap tangan yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dinilai terlalu banyak kontroversial yang KPK lakukan.

”Di antaranya, gagal menyegel kantor DPP PDIP, pimpinan KPK tidak mampu menjelaskan kejadian yang terjadi di PTIK, simpang siur informasi keberadaan Harun Masiku (eks Caleg PDIP), sampai saat ini kantor DPP PDIP tidak kunjung digeledah oleh KPK, padahal kasusnya sudah masuk di ranah penyidikan, dan pimpinan KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku,” paparnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kasus-kasus besar praktis tidak ada yang disentuh oleh KPK di era Firli Bahuri. Misalnya, kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bailout Bank Century, dan pengadaan KTP elektronik.

”Tak hanya itu, penyidik KPK Kompol Rossa yang dipaksa keluar dari institusi antirasuah itu pun harus dijadikan sorotan. Sebab, pimpinan KPK tidak mampu menjelaskan alasan yang masuk akal terkait dengan hal tersebut,” ungkap Kurnia.

”Terlebih lagi, ucap dia, Kompol Rossa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus tangkap tangan Wahyu Setiawan dan melibatkan Harun Masiku sehingga kebijakan itu patut untuk dipertanyakan,” tandasnya.

Ia pun mengatakan niat dari pimpinan KPK untuk segera menangkap para buronan pun menjadi penting untuk dievaluasi oleh Dewas KPK. ”Sejak Harun Masiku dan Nurhadi (eks Sekretaris Mahkamah Agung) melarikan diri sampai hari ini sudah terlalu lama. Publik khawatir KPK memang tidak berniat untuk menangkap keduanya,” timpalnya

ICW juga menyoroti saat KPK melakukan seleksi jabatan struktural di sektor penindakan. ”Praktis proses ini dilakukan secara tertutup dan kental nuansa konflik kepentingan. Poin ini penting juga untuk disorot oleh Dewas,” kata Kurnia.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diikuti Dewas KPK dan pimpinan KPK di gedung KPK lama, Jakarta, Senin (27/4) membahas mengenai evaluasi kinerja pimpinan KPK periode 2019-2023 pada triwulan I-2020.

”Sesuai dengan amanat Pasal 37 B butir a dan f, UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean melalui keterangannya di Jakarta, Senin (27/4).

Mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Tumpak mengatakan telah dilakukan pembahasan dan diperoleh kesepakatan atas 18 poin isu permasalahan dari berbagai kedeputian. Menurut dia, poin-poin isu permasalahan yang dibahas mayoritas perihal Kedeputian Penindakan yang bersumber dari laporan pengaduan yang masuk ke dewas.

”Kesepakatan yang diperoleh dari 18 isu permasalahan tersebut, yaitu akan dilaksanakan perbaikan terhadap 18 isu permasalahan oleh KPK,” tuturnya. (fin/ful)

  • Dipublish : 4 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami