Istri Munir Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir ke Ombudsman

Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)
Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Istri aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, Suciwati telah mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI pada Selasa (5/11) kemarin. Hal ini terkait tindakan malaadministrasi oleh Pemerintah. Khususnya Kementerian Sekretariat Negara atas dugaan penghilangan dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir.

Dalam laporannya, Suciwati turut meminta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, dan Amnesty International Indonesia untuk dapat mengawal kasus tersebut.

Suciwati berharap laporannya akan mempermudah pengungkapan kasus yang sudah berusia 15 tahun tersebut. Pasalnya, menurut dia, penyelesaian kasus ini merupakan sesuatu yang tidak sulit.

“Tentunya harapan besar buat kami segera jadi terang kasusnya. Sebetulnya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kasus Munir ini sebetulnya mudah, tapi kemudian dibikin berbelit-belit oleh Pemerintah yang tidak mau mengungkap atau menuntaskannya. Sehingga, ini menjadi hal yang teknis sekali,” kata Suciwati dikonfirmasi, Rabu (6/11).

Istri almarhum Munir ini tidak berhenti berharap, kasus yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia dapat terselesaikan. Sebab hingga berganti pemerintahan belum juga ada penyelesaian.

“Saya berharap semoga ini menjadi langkah yang tidak panjang lagi, bisa membawa kita ke ruang penuntasan kasusnya,” jelas Suciwati.

Dalam lampiran berkas pendukung, Suciwati turut menyampaikan kronologi hilangnya dokumen laporan TPF. Secara garis besar berkas pendukung itu berisikan perihal wafatnya Munir pada 7 September 2004 dalam pesawat Garuda.

Kemudian dikeluarkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF kasus Munir oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan penyerahan laporan akhir TPF sebanyak tujuh rangkap kepada Presiden RI, Setneg, Seskab, Menko Polhukam, Kapolri, Kepala BIN, dan Juru Bicara Presiden pada 24 Juni 2005.

Berikutnya pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas dokumen tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan tuntutan publikasi laporan TPF pada 27 April 2016. Kemudian majelis KIP menyatakan bahwa dokumen tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. Menindaklanjuti itu, mantan Mensesneg Sudi Silalahi mengirim salinan dokumen laporan TPF ke Istana Negara pada 25 Oktober 2016 dan dikonfirmasi langsung oleh Jubir Presiden Joko Widodo, Johan Budi.

Pada 1 November 2016 Kemensetneg mengajukan keberatan atas putusan KIP ke PTUN Jakarta dan diputus menang pada sidang tanggal 16 Februari 2017. Mengetahui hal ini, KontraS mengadukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan majelis hakim PTUN kepada Komisi Yudisial dan mengajukan kasasi KIP Munir ke MA sebagai bentuk upaya hukum lanjutan. Namun, pada tanggal 13 Juni 2017 MA menolak permohonan kasasi tersebut.

Sementara itu, Deputi Koordinator KontraS Putri Kanesia menegaskan, pihaknya akan terus menagih janji terhadap apa yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Sebab Keppres tersebut menegaskan bahwa setelah tim selesai menjalankan tugas, hasil penyelidikan dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diumumkan kepada publik.

Putri pun meyakini dengan telah dijeratnya Pollycarpus Budihari Priyanto tidak serta merta membuat kasus pembunuhan Munir menjadi selesai. Sebab dinilai masih terdapat sejumlah orang yang patut diduga rerlibat dalam kasus pembunuhan aktivisi HAM Munir.

“Jadi, mengapa kami masih melakukan advokasi, masih mencari dokumen tersebut. Karena dokumen itu membuat semua kasus kita menjadi terang. Sampai saat ini kasus Munir saya bisa bilang belum selesai, kenapa? Karena memang dokumen itu belum pernah diumumkan jadi kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa,” tegas Putri. (jp)

  • Dipublish : 6 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami