Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
JAKARTA,- Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR. Keterpilihan Firli menjadi kontroversi. Hal itu tak lepas dari dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan.
Meski begitu, amanat yang telah diberikan kepada Firli untuk memimpin KPK selama empat tahun kedepan tidak bisa diganggu-gugat. Sebab terpilihnya Firli sudah sesuai konstitusi, mulai dari regulasi dan juga mekanismenya.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, jabatan baru yang diterima Kapolda Sumatera Selatan itu dipastikan telah diatur UU. Di mana setiap anggota Polri itu diperbolehkan bertugas di Kementerian atau lembaga negara lainnya.
“Beliau masih sebagai anggota Polri aktif, dan terkait jabatannya ada aturannya, sesuai dengan konstitusional UU no 5 tahun 2014 dan Perkap 4 tahun 2017 tentang penugasan khusus, bahwa anggota Polri dapat bertugas dan berkarir di 11 Kementerian/Lembaga (mutasi, kenaikan pangkat, sekolah),” kata Dedi saat dikonfirmasi, Minggu (15/9).
Dedi menjelaskan, dalam UU tersebut, Firli mempunyai hak yang sama mengisi posisi di jabatan publik, dan tentunya sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang sudah ditetapkan.
“Jadi, untuk jabatan publik semua memiliki hak secara equality yang sesuai persyaratan jabatan, kompetensi, dan regulasi serta mekanisme-mekanisme yang ditetapkan,” ungkap Dedi.
Sejauh ini, beberapa anggota Polri seperti diketahui memang menduduki beberapa lembaga negara lainnya, seperti Komjen Heru Winarko menjabat kepala BNN, Komjen Suhardi Alius kepala BNPT, Komjen (Purn) Budi Waseso Pimpin Bulog, Komjen Setyo Wasisto menjabat sebagai Irjen Kemenperin, Irjen (Purn) Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi, dan Komjen (Purn) Syafruddin kini menjabat Menpan RB.
Sebelumnya, Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, ada upaya-upaya dari oknum-oknum KPK yang hendak mengganjal Firli Bahuri menduduki jabatan Ketua KPK. Bahkan ada yang sampai menggunakan jurus pendekar mabuk.
Demi dapat mencegahnya Firli menduduki kursi tertinggi di lembaga antirusuah itu, ada yang berani lakukan manuver politik dalam rangka pembunuhan karakter.
“Dari saat proses capim KPK, kami menilaidari semua capim itu memang hanya ada dua orang yang ditakutkan oleh oknum KPK, dan dua-duanya itu dari Polri, yakni Antam dan Firli. Dan saat ini Antam sudah gugur, oknum KPK pun merasa sudah menang. Kini, mereka tinggal menghadapi Firli dengan berbagai tuduhan dan fitnah,” kata Neta secara tertulis beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Neta memastikan, tuduhan dan fitnah yang disampaikan dalam jumpa pers oknum-oknum KPK tersebut tak ada satupun menyebutkan bukti-bukti tuduhan secara konkrit. Misal kapan sidang etik pernah dilakukan terhadap Firli, apa keputusan sidang etik, dan nomor berapa surat keputusan sidang etiknya.
“Jika itu tak bisa dibuktikan, artinya IPW menilai jumpa pers oknum-oknum KPK itu hanya sebuah manuver politik pembunuhan karakter untuk mengganjal Firli menjadi ketua KPK,” ungkapnya. (Mhf/gw/fin)
Sumber: fin.co.id
  • Dipublish : 16 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami