Jaksa Agung : Aset First Travel Dikembalikan ke Korban

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi kasus penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel. Putusan MA tak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Burhanuddin mengatakan putusan kasasi MA harusnya memberikan aset First Travel untuk dikembalikan ke korban, bukan diserahkan ke negara. Dia menilai putusan tersebut bermasalah.

“Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah,” kata Burhanuddin di Bandung, Minggu.

Dalam perkara tersebut, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

?Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur Firsr Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.

Masalah muncul dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan seluruh harta First Travel dirampas oleh negara.

Oleh karenanya, Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

“Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan,” ujarnya

Hal serupa dikatakan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dia menyebut putusan MA adalah keliru.

“Putusan ini keliru, mestinya barang bukti aset diserahkan pada korporasinya. Untuk kemudian berurusan secara perdata dengan para korban,” kata Fickar, kepada Wartawan, di Jakarta, Minggu (17/11).

Dia menilai hakim MA dalam mengambil keputusan ini sudah melampaui kewenangannya. Harusnya, hakim pidana MA, tidak mengambil keputusan yang sifatnya perdata.

Fickar menyebut aset tersebut semestinya dikembalikan kepada PT First Travel untuk kemudian diserahkan kepada korban.

“Hakim pengadilan pidana telah melampaui kewenangannya, seharusnya hakim pidana hanya mengadili perbuatan dan menghukum penjara,” katanya.

Perampasan aset bisa saja dilakukan, jika korporasi First Travel, divonis menjadi terdakwa.

“Ya, kalau perusahaannya atau PT First Travelnya jadi terdakwa bisa diberikan kepada negara, untuk kemudian secara proporsional membagikannya pada korban,” katanya.

(fin)

  • Dipublish : 18 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami