Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023. Kelima Komisioner KPK mendatang yakni Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. Dari lima pimpinan KPK mendatang tak satupun dari unsur Jaksa

Jaksa Agung HM Prasetyo tak mempersoalkan tak adanya unsur jaksa dalam kepemimpinan KPK empat tahun ke depan. Menurutnya saat ini sangat banyak jaksa yang ditugaskan untuk diperbantukan di KPK.

“Ya engga apa-apa, jaksa kita cukup banyak di situ (KPK) ada 90 jaksa di situ,” katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (13/9).

Dia menjelaskan 90 jaksa diperbantukan di KPK dalam menangani kasus atau perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani KPK.

“Mereka nanti bekerja di sana untuk kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, ada 90 Jaksa kita di KPK yang sudah siap bekerja sama menangani kasus korupsi,” jelasnya.

Disinggung soal penyebab tak terpilihnya jaksa Johanis Tanak menjadi Komisioner KPK karena adanya kabar intervensi penanganan perkara di Kejaksaan, HM Prasetyo membantahnya.

“Saya usulkan Tanak untuk ikut seleksi capim KPK, engga ada konflik, yang mengatakan konflik kan kalian, konflik apa?,” ujarnya.

Dukung Revisi UU KPK

Jaksa Agung HM Prasetyo berharap nantinya Komisioner KPK baru dapat diajak bersinergi dan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum. “KPK harapan kita dari Kejaksaan bisa lebih bisa diajak berbicara untuk memberantas korupsi bersama-sama dan mencegah korupsi bersama-sama,” katanya.

Lalu soal Revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prasetyo menegaskan sepakat. Menurutnya UU KPK yang sudah lahir sejak 2002 ini perlu sejumlah penyesuaian.

“Selama sekian belas tahun sudah mulai berubah ada tuntutan terbaru perlu penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Dia juga menegaskan hampir seluruh KPK di Luar Negeri terkait dengan penuntutan perkara korupsi harus melakukan kordinasi dengan Kejaksaan Agung, di negara lain menganut sistem penuntutan tunggal (single prosecution systems).

“Jadi mestinya untuk penuntutan lewat Kejaksaan Agung, di Malaysia mereka menjadi divisi penuntutan, untuk melakukan penuntutan juga ada dibicarakan dan mengajukan permohonan persetujuan kepada kepada Kejaksaan Agung,” tutupnya.

Diketahui, Komisi III DPR RI memilih lima orang menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, setelah melakukan pemungutan suara atau voting yang berlangsung pada Jumat dini hari.

Kelima orang itu adalah Nawawi Pamolango (50 suara), Lili Pintouli Siregar (44 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Alexander Marwata (53 suara), dan Firli Bahuri (56 suara).

Dari 10 nama yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, hanya ada satu nama yang berasal dari Kejaksaan yakni Johanis Tanak yang saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung. Namun Tanak gagal mendapatkan atensi dari Komisi III DPR karena tak mendapat satu suara pun.

(lan/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 14 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami