Jaminan Pengaman Sosial dan Kartu Pra Kerja Harus Tepat Sasaran

SAFETY NET: Pendaftar melakukan input data untuk mendaftar kartu prakerja di Kantor Disnaker dan Transmigrasi Jawa Timur. (SURYANTO PUTRA MUJI/RADAR SURABAYA)
SAFETY NET: Pendaftar melakukan input data untuk mendaftar kartu prakerja di Kantor Disnaker dan Transmigrasi Jawa Timur. (SURYANTO PUTRA MUJI/RADAR SURABAYA)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

SURABAYA – Semakin banyaknya perusahaan di Surabaya yang merumahkan karyawannya di tengah pandemi virus corona (Covid-19) membuat Komisi D DPRD Kota Surabaya terus memantau perkembangan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, data karyawan yang di-PHK untuk bantuan jaringan pengaman sosial (social safety net).

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan bahwa saat ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya belum memberikan data riil terkait kondisi karyawan yang di PHK oleh perusahaan.

“Saya kira banyak perusahaan yang belum melaporkan PHK karyawannya ke Disnaker,” katanya.

Khusnul menjelaskan jangan sampai nantinya masyarakat yang di PHK juga belum mendapatkan jaringan pengaman sosial, sehingga karyawan yang di PHK keluar rumah untuk mencari penghasilan dan tidak mematuhi protokoler kesehatan ditengah Covid-19.

“Jaminan pengaman sosial ini harus tepat sasaran sehingga mereka yang di PHK mendapatkan bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Dari data yang dihimpun hingga saat ini ada 12 ribu perusahaan yang terdata di Disnaker Kota Surabaya dan baru 8 perusahaan yang sudah melaporkan karyawannya yang di PHK ke Disnaker Kota.

Sedangkan karyawan yang melaporkan PHK secara mandiri ada 74 orang. Jadi total semua karyawan yang di PHK untuk sementara ini ada 658 orang.

Oleh karena itu Khusnul meminta Disnaker untuk segera mengirimkan data riil kepada Komisi D, meskipun nantinya data riil terus berkembang, karena banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawannya.

“Besok kami akan meminta lagi datanya, ya paling tidak 2×24 jam data kongkrit itu harus segera diserahkan kepada kami, sehingga kami akan koordinasikan dengan Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu Kadisnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan berkenaan dengan jaminan pengaman sosial dan kartu pra kerja.

“Kami terus melakukan pendataan dan kami juga sudah menyiapkan delapan komputer di Disnaker sehingga mereka bisa memasukan data untuk mendapatkan jaminan pengaman sosial dan kartu pra kerja,” katanya.

Pihak juga mengimbau kepada perusahaan untuk segera melaporkan karyawannya yang di PHK. “Untuk sementara baru beberapa yang melaporkan kepada kami,” pungkasnya.

(rmt/radarsurabaya.jawapos.com)

  • Dipublish : 14 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami