Jangan Ada Pungli di Sekolah

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAMBI – Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, akhirnya mengeluarkan surat edaran larangan pungutan di sekolah-sekolah. Ini setelah adanya empat laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Jambi, tentang pungutan yang dilakukan oleh SMA/SMK di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada 11 Oktober 2019 lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Herianto mengatakan, berdasarkan peraturan Mendikbud RI No 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dirinya melarang pungutan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini berlaku untuk SMA/SMK/SLB negeri se-Provinsi Jambi yang kewenangannya ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,” katanya. Kemudian poin ke dua, disebutkan bahwa komite sekolah dapat memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan melalui penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya, dalam bentuk dan/atau sumbangan.

Disebutkannya, penggalangan dana yang diperbolehkan adalah dalam bentuk sumbangan. Yakni, dana yang diberikan orang tua tanpa paksaan, tanpa ditentukan nilai dan batas waktunya. Artinya, sumbangan tersebut adalah dana yang diberikan semampu orang tua. Namun, jika orang tua berkeberatan memberikan bantuan dana, maka tidak ada paksaan untuk membayarnya.

“Point ketiga, apabila kepala SMA/SMK/SLB negeri se-Provinsi Jambi masih melakukan pungutan, kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pungutan yang dimaksud dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Selanjutnya, larangan melakukan pungutan ini berlaku hingga diterbitkannya peraturan yang dikeluarkan Pemda Provinsi Jambi terkait pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se Provinsi Jambi.

“Poin ke lima, Kepala SMA/SMK/SLB negeri se-Provinsi Jambi agar melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas,” katanya. Surat Edaran tersebut, menindaklanjuti pertemuan antaran pihak Ombudsman dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jumat (11/10) lalu.

Sementara itu, Jafar Ahmad ketika dikonfirmasi mengatakan memang telah dilaksanakan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan sudah terbit surat edaran larangan pungli di sekolah. Pihak sekolah yang terlapor, menurutnya sudah menyatakan menyetop pungli, dan sebagian lainnya sudah mengembalikan uang.

Namun, bukan berarti persoalan pungli di empat sekolah yang dilaporkan masyarakat itu sudah selesai. Karena pihaknya masih menunggu data dari masing-masing sekolah terlapor.

“Kami masih minta data pengembalian uang atau pertanggungjawaban terhadap penggunaannya dari sekolah. Disdik Provinsi Jambi kami minta mengkoordinir dan mempersiapkan draft Pergub untuk pungutan atau biaya di sekolah,” tandasnya. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 16 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami