Jangan Cabut Subisidi Elpiji!

Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kabar subsidi elpiji 3 kg akan dicabut terus menjadi pembicaraan. Meski pun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menepis beredarnya isu tersebut, dengan alasan masih dalam tahap pembicaraan. Posisi ini pun sempat dipertegas oleh Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Dia menyebut subsidi tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN 2020, tetapi subsidi harus tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berasumsi bahwa siurnya kabar perubahan kebijakan subsidi elpiji 3 kg itu telah memicu kenaikkan harga gas melon di berbagai daerah dari Rp18 ribu meroket menjadi Rp35 ribu per tabung. ”Ujung-ujungnya, rakyat miskin harus menanggung beban atas melambungnya harga elpiji 3 kg, sebelum kebijakan diterapkan,” kata Fahmy pada diskusi bertajuk “Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg dan Peluang Memaksimalkan Bauran Energi” di Jakarta, Kamis (30/1).

Dengan sistim distribusi terbuka selama ini, kata ia, rakyat miskin yang mestinya mendapat subsidi, selalu terombang-ambing oleh fluktuasi harga gas melon yang cenderung lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, ketimbang harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi elpiji 3 kg sesungguhnya beralasan juga. Pasalnya, subsidi terhadap gas melon cenderung menigkat pada setiap tahunnya. Pada 2017 kuota subsidi sudah mencapai 6,2 juta metric ton naik menjadi 6,53 juta metric ton pada 2018. Pada 2019 subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun, yang lebih besar ketimbang subsidi listrik yang mencapai Rp 62,2 triliun pada periode yang sama.

”Paling tidak ada dua penyebab utama membengkaknya subsidi elpiji 3 kg. Pertama, penyaluran subsidi yang salah sasaran, lantaran distribusi elpiji 3 kg dilakukan secara terbuka, sehingga meningkatkan permintaan. Kedua, lebih dari 70% pasokan kebutuhan elpiji 3 kg di dalam negeri harus diimpor, sehingga ikut memperbesar defisit neraca migas dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelas Fahmy.

Olehnya itu, kata Fahmy, kebijakan pemerintah harus merupakan solusi untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, tidak harus dengan mencabut subsidi kepada rakyat miskin, yang berhak memproleh subsidi. ”Untuk mengatasi masalah salah sasaran pemerintah harus mengubah distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup atau semi tertutup,” katanya.

Selama ini dengan distribusi terbuka, setiap orang dapat membeli elpiji 3 kg dengan harga subsidi, tanpa ada hambatan (obstacles) sama sekali, yang menyebabkan permintaan gas subsidi selalu membengkak. Dengan distribusi tertutup, elpiji 3 kg tidak dijual di pasar, melainkan dijual kepada rakyat miskin yang berhak dengan harga subsidi.

Dalam distribusi semi tertutup, elpiji 3 kg tetap dijual di pasar dengan harga pasar, seperti elpiji 12 kg. Namun, rakyat miskin yang berhak dibagikan kartu dengan bar code untuk membeli lima tabung gas melon per bulan dengan harga subsidi. Sedangkan konsumen, yang tidak memiliki kartu bar code lantaran tidak berhak menerima subsidi, masih dapat membeli elpiji 3 kg dengan harga pasar.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jika subsidi elpiji 3 kg bisa tepat sasaran, negara akan menghemat dana subsidi elpiji 3 kg hingga mencapai Rp50 triliun. Selain perubahan sistim distribusi, pemerintah juga harus mencarikan solusi permasalahan besarnya impor gas melon, yang juga menjadi biang pembengkaan subsidi dengan melakukan diversifikasi elpiji 3 kg, melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas).

”Salah satu pertimbangan dalam penggunaan Jargas adalah cadangan gas bumi nasional masih cukup tinggi dibandingkan dengan cadangan minyak bumi, yang produk sampingannya berupa elpiji,” jelas penulis buku “Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat” itu.

Selain itu, kata Fahmy harga jual Jargas dipatok lebih murah ketimbang harga jual elpiji 3 kg, namun pemerintah harus mengalokasi dana APBN untuk membangun jaringan pipa untuk menyalurkan gas hingga ke rumah tangga. Selain Jargas, pemerintah bisa juga mulai mendorong migrasi dari kompor gas ke kompor listrik induksi, yang bertenaga listrik sekitar 300 watt. “Dengan penggunaan daya listrik yang rendah, biaya penggunaan kompor induksi lebih murah ketimbang penggunaan kompor elpiji 3 kg.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa migrasi dari kompor gas ke kompor listrik secara masif juga dapat mengatasi potensi kelebihan pasokan (over supply) listrik PLN pasca selesainya proyek listrik 35.000 MW. Selain akan memicu berkembangnya industri kompor listrik induksi di Indonesia. ”Kalau pemerintah mau, sebenarnya masih terbentang beberapa solusi untuk mengatasi membengkaknya subsidi elpiji 3 kg. Jangan kemudian pemerintah menggunakan solusi paling gampang dengan mencabut subsidi gas melon bagi rakyat miskin yang berhak menerima subsidi,” terang Fahmy.

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan yang jelas terkait dengan dampak pengurangan subsidi. Dia menyarankan pemerintah harus membuat pilot project, dan kajian yang matang. ”Kebijakan umumnya harus dikaji secara matang, dilakukan tes, pakai pilot project, dan pemerintah harus taat dengan undang-undang,” ujarnya.

Peningkatan konsumsi elpiji 3 kg memengaruhi beban negara. Selain itu, pasokan LPG sekitar 70% dipenuhi dari impor, sehingga mempengarui neraca pembayaran. Kendati demikian, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memastikan masyarakat tetap akan mendapatkan hak subsidi.

Menurutnya, saat ini mengenai skema terbaik penyaluran subsidi masih terus dikaji oleh pemerintah. ”Tetapi solusi memangkas impor LPG dapat didorong dengan peningkatan konsumsi jaringan gas rumah tangga (jargas),” katanya.

Saat ini, kontribusi jargas terhadap penyerapan gas bumi dalam negeri sebesar 0,08% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur jargas. Tahun ini, Kementerian ESDM merencanakan pembangunan 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 Kabupaten/Kota. “Pembangunan memang diarahkan di wilayah yang sudah tersedia infrastrukturnya. Untuk pasokan gas, sekitar 0,01 mmbtu bisa kita bangun 10.000 SR,” pungkasnya. (dim/fin/ful)

  • Dipublish : 31 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami