Jayapura Rusuh, Mapolsek Dibakar, Lapas Dijebol Tahanan kabur

Ratusan demonstran menggelar aksi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8). Demo itu berujung rusuh yang mengakibatkan sejumlah fasilitas publik dibakar. (Cleine/AFP)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAYAPURA,- Upaya persuasif yang dilakukan pemerintah selama ini belum berhasil meredam kerusuhan di Papua. Kemarin massa kembali mengamuk di Jayapura. Mereka membakar beberapa gedung dan kendaraan.

Beberapa gedung yang dibakar, antara lain, Mapolsek Jayapura Selatan, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Telkomsel, dan pertokoan PTC. Sejumlah mobil yang parkir di jalanan juga dihanguskan.

Lapas Abepura juga dibakar dan dijebol hingga beberapa tahanan dikabarkan kabur. Kerusuhan tersebut membuat jalur komunikasi terputus. Hingga sekitar pukul 21.00 tadi malam, Jawa Pos belum berhasil menghubungi jaringan tim peliput dari Cenderawasih Pos.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, aparat keamanan dan para tokoh masyarakat terus berusaha mendinginkan situasi di Jayapura. “Memang ada hambatan komunikasi. Sebagian jaringan komunikasi terputus,” katanya. Berdasar laporan yang masuk ke Mabes Polri, massa awalnya bergerak dari Sentani. Mereka kemudian menuju Jayapura. Polanya mirip dengan kerusuhan sebelumnya. Aksi damai massa mendadak disusupi sekelompok provokator. “Ada setting-an untuk memprovokasi,” tuturnya. Hingga kemarin, belum ada laporan korban jiwa. “Yang ada laporan properti atas fasilitas publik yang dirusak,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis. Apalagi sampai merusak fasilitas umum. “Karena kita semua rugi apabila ada fasilitas umum, publik, fasilitas masyarakat yang kita bangun menjadi rusak atau dirusak,” ujarnya di Purworejo, Jawa Tengah, tadi malam.

Presiden menyatakan bahwa dirinya sudah meminta aparat keamanan untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum, bertindak anarki, atau melakukan perilaku rasis.

Di saat bersamaan, pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk memajukan Papua. Baik di bidang fisik maupun sumber daya manusia (SDM). “Agar kita semuanya, khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua, bisa lebih maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Presiden juga menuturkan, dirinya akan berkomunikasi dengan para tokoh suku, agama, adat, dan pemuda Papua. “Sebenarnya minggu ini kita akan bertemu, kita rencanakan. Tapi belum memungkinkan sehingga akan kita lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, dirinya bersama panglima TNI telah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua. “Dalam pertemuan itu muncul permintaan untuk menangani kasus di Surabaya dengan tegas,” tuturnya. Kasus yang dimaksud itu adalah aksi sekelompok orang di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu (17/8). Saat itu beberapa orang meneriakkan kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama.

“Apa yang terjadi di Surabaya itu ulah oknum, sama sekali tidak mewakili masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, dia juga meminta agar mahasiswa Papua memahami kultur dan budaya tempat merantau. Mereka harus berbaur dengan warga setempat. Tidak boleh hidup eksklusif. “Adik-adik dari Papua dijamin keamanannya, tapi juga harus menghargai masyarakat lokal,” tegasnya.

Pada bagian lain, Menko Polhukam Wiranto menilai, aksi-aksi lanjutan yang berujung rusuh di Papua menunjukkan bahwa demonstrasi tidak lagi murni. Pihaknya yakin ada pihak tertentu yang dengan sengaja menunggangi sehingga pergolakan terus terjadi. Terlebih, demonstrasi yang dilakukan sudah mengarah pada tindakan anarki seperti merusak dan membakar kantor, pasar, dan fasilitas-fasilitas publik.

“Jangan sampai ditunggangi pihak lain yang merugikan masyarakat Papua,” ujarnya.

Di sisi lain, aparat keamanan diinstruksikan untuk tidak berlaku represif di Papua. Aparat diminta untuk melakukan pendekatan persuasif. Bahkan, senjata dengan peluru tajam tidak boleh digunakan. Namun, kata Wiranto, upaya tersebut dimanfaatkan pendemo atau pendompleng untuk mencelakai aparat keamanan. Akibatnya, jatuh korban jiwa dari aparat dan masyarakat Papua. “Ada anggota yang dipanah atau diparang. Itu sangat tidak manusiawi. Saya yakin itu bukan bagian dari pendemo,” katanya.

Salah satu tuntutan para demonstran adalah referendum. Menurut Wiranto, permintaan tersebut tidak berdasar dan aneh. Sebab, wilayah Papua dan Papua Barat sejak lama menjadi bagian dari NKRI. “Papua bagian dari NKRI itu final,” tegasnya. (jp)

 

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 30 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami