Jelang Pemilu Pemerintah Tak Naikkan Iuran, Saat Pandemi Malah Naikkan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan iuran peserta mandiri, yaitu peserta PBPU dan BP, diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU SJSN.

Aturan tersebut mengamanatkan besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. Sementara itu, Pasal 38 Ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan, iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, sejak beroperasi 2014 lalu, memang pemerintah sudah menaikkan iuran JKN. Yaitu pada 2016, atau sesuai ketentuannya paling lama dua tahun.

Namun saat itu, kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yang sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan. Pemerintah malah menetapkan besaran iuran sebesar Rp 23.000 per orang per bulan.

“Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016,” ujarnya dalam pesan singkatnya, Senin (18/5).

Kenaikan iuran peserta mandiri pada 2016 lalu pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR.

Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta klas 3 mandiri dari Rp 30.000 ke nilai semula yaitu Rp 25.500.

“Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres Nomor 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif pemerintah pada saat itu,” ucapnya.

Setelah kenaikan iuran 2016, Timboel menyebut, seharusnya pemerintah mengacu pada ketentuan dengan menaikkan lagi iuran JKN pada 2018. Namun, pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut dengan alasan 2028 merupakan tahun yang dekat dengan tahun Pemilu 2019.

“Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser pasca Pemilu dengan lahirnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019,” katanya.

Timboel menuturkan, alasan electoral inilah yang membuat pemerintah tidak menjalankan amanat aturan tersebut di atas. “Ya, alasan tersebut dimengerti sih secara politik electoral supaya bisa mulus melaju lagi. Tetapi tentunya pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik,” tuturnya.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018, kata Timboel, pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke pos DJS/BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Namun, faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp 9,1 triliun.

Sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019. Maka tak heran, tahun lalu defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.

Timboel memahami, pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018. “Tetapi, saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi Covid-19 pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 per 1 Juli 2020, dan kelas 3 mulai 1 Januari 2021,” sesalnya.

Ia menyayangkan, saat ada pertimbangan Pemilu, Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN. Tetapi, ketika ada masalah kemanusiaan, Pemerintah malah memaksakan menaikkan iuran JKN.

“Saya kira pemerintah harus fair dalam melihat situasi,” tegas Timboel. (jp)

  • Dipublish : 18 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami