Jika Ada Undang-Undang Hukuman Mati, Korupsi Berkurang?

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kejaksaan Agung siap melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi pelaku korupsi. Namun, jika sudah ada Undang-Undang yang mengatur soal hukuman mati bagi koruptor. Hingga kini belum ada Undang -Undang yang mengatur pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut hukuman mati. Kalaupun ada, apakah korupsi di Indonesia akan berkurang atau justru semakin parah.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur hukuman seumur hidup bagi pelaku korupsi berkaitan dengan bencana alam. “Undang-Undangnya kan belum memberlakukan itu. Tetapi dengan hal-hal tertentu atau alasan tertentu ada ancaman hukuman mati,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/12).

Jadi, lanjutnya, jika pelaku tindak pidana korupsi ingin dihukum mati, perlu adanya revisi Undang-Undang Tipikor. Disinggung soal apakah selama ini penyidik Kejaksaan pernah menuntut hukuman seumur hidup terhadap pelaku korupsi, Burhanuddin menegaskan hingga saat ini kejaksaan belum pernah menuntut hukuman seumur hidup pelaku korupsi. “Selama ini belum pernah ada tuntutan seumur hidup. Jaksa kan tidak bisa melakukan penuntutan di luar UU. Semua harus sesuai UU. Kalau mau ya direvisi dulu UU-nya,” jelasnya.

Apabila, nanti Undang – Undang Tipikor direvisi agar hukuman mati koruptor dapat diterapkan, kejaksaan mengaku siap melaksanakannya. Burhanuddin menyebut tidak ada beban. Sebab, lembaganya menjalankan perintah Undang-Undang. “Kan kita menjalankan UU. Tentu, tidak ada beban. Soal banyak terpidana mati belum dieksekusi mati itu berbeda lagi kasusnya. Seperti narkoba misalnya. Kita semua kalian tahu akibat narkoba itu luar biasa. Yang jelas nanti jika ada undang undang untuk hukuman mati koruptor, kejaksaan akan melaksanakan,” tutupnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyebut apa yang disampaikan Presiden Joko widodo mengacu kepada Undang – Undang Tipikor. “Jadi tidak perlu dipersoalkan,” kata Supari kepada FIN di Jakarta, Selasa (19/12).

Soal adanya pegiat HAM keberatan terhadap hal tersebut, kata Suparji, maka harus diusulkan kepada DPR RI dan pemerintah agar hukuman mati dihapuskan dari Undang -Undang. Menurutnya, keberhasilan negara lain dalam memberantas korupsi tidak harus menggunakan hukuman mati. Sementara di Indonesia yang ada hukuman mati, namun belum berhasil. “Asumsi tersebut tentunya harus ditinjau berdasar pada vonis selama ini. Belum pernah ada hukuman mati, Jadi logikanya bisa dibalik. Apabila ada vonis mati, apakah korupsi di Indonesia akan berkurang,” terangnya.

jika ditinjau dari HAM, hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAMl. Hal itu sebagai reaksi atas aksi koruptor yang bertentangan dengan HAM. Namun yang terpenting ada bukti kuat atas korupsi yang dilakukan. Sehingga tidak salah vonis. “Adanya hukuman mati dimaknai sebagai upaya mencegah korupsi. Jangan hanya dilihat pada perspektif HAM pelaku, tetapi juga HAM dari sisi masyarakat,” tutupnya.

(fin)

  • Dipublish : 11 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami