Jika Dana Tak Kunjung Dicairkan, KPU Ancam Hentikan Pilkada

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengancam bakal menghentikan tahapan pilkada. Keputusan ini akan dilakukan jika alokasi anggaran pilkada senilai Rp 52 miliar, tak kunjung dicairkan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif mengatakan, pemberhentian tahapan bisa saja dilakukan lantaran kebutuhan anggaran yang tidak bisa tertutupi. ’’Anggaran itu harus seiring dan sejajar dengan tahapan,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Dikatakan Arif, tahapan yang paling mendesak saat ini adalah verifikasi dukungan calon independen. Untuk proses ini, KPU harus melibatkan banyak orang. ’’Nah, kalau tidak ada anggaran, tentu tidak bisa jalan. Tahapan itu pasti akan tersendat,” ungkap Arif.

Kondisi keuangan di KPU Kabupaten Mojokerto, ini sebenarnya sudah dilaporkan saat rapat evaluasi anggaran dengan KPU RI. Dan, jika memang tak segera dirampungkan, maka pemberhentian tahapan berpotensi terjadi. ’’Bukan kita yang menghentikan. Tetapi, KPU RI yang akan membekukan tahapan,” katanya.

Dengan pemberhentian tahapan, maka Kabupaten Mojokerto akan mengalami perubahan jadwal secara keseluruhan. Bahkan, proses pilkada yang rencananya digelar kali ini berpeluang gagal. ’’Dampaknya sistemik. Makanya, kami berharap, segera ada solusi,” tandas Arif.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori menyatakan, kebutuhan terhadap anggaran pilkada sudah sangat urgen. Sementara, dari 4 tahap pencairan anggaran yang sudah direncanakan, hanya cair di tahun 2019 lalu senilai Rp 100 juta.

Sedangkan, di tahun 2020 yang direncanakan bisa cair sebanyak tiga tahap, hingga kini masih mandek. ’’Padahal, kita sangat butuh,” jelas dia. Mandeknya pencairan anggaran, kata Muslim, kini tengah dikomunikasikan dengan Pemkab Mojokerto. ’’PPK (pejabat pembuat komitmen) sudah turun untuk komunikasi. Untuk mencari solusi,” papar Muslim.

Persoalan mendasar yang mengganjal pencairan anggaran KPU kali ini, kata Muslim, disebabkan terjadinya kesalahan dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD) di tahap pertama tahun 2020. Penulisan di perjanjian hibah tak sesuai dengan planning yang telah dirumuskan sejak awal.

Muslim menerangkan, dalam perencanaan, tahap pertama pencairan anggaran senilai 40 persen. Sedangkan, tahap II sebesar 50 persen, dan tahap terakhir senilai 10 persen.

’’Nah, kesalahan ada di besaran pencairan tahap I. Seharusnya, 40 persen. Tapi ada yang terbalik. Itu yang sedang coba kami selesaikan,” pungkas komisioner asal Mojosari ini. Perlu diketahui, di pilkada 2020, KPU sedianya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 52 miliar.

Anggaran ini merosot dari pengajuan awal sebesar Rp 72 miliar. Turunnya anggaran yang cukup drastis itu, membuat lembaga penyelenggara pemilu ini kesulitan menaikkan honorarium ad hoc atau penyelenggara di bawahnya.

Di antaranya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka akan menerima besaran honorarium yang sama saat momen Pemilu 2019 lalu. (radarmojokerto.jawapos.com)

  • Dipublish : 12 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami