Jika Memimpin BUMN, Ahok Harus Mundur dari Partai

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Kabar penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok untuk mengisi jabatan di perusahaan BUMN terus menjadi polemik. Apalagi setelah istana menyatakan bahwa Ahok tidak perlu mundur dari keanggotaannya di PDIP. Pendapat tersebut dinilai mengabaikan etika politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin meminta pemerintah tidak hanya melihat aturan secara normatif. Meski dalam regulasi tidak ada kewajiban mundur sebagai kader partai, perlu dilihat efek negatifnya.

Adanya kader partai yang masuk BUMN dan dibiarkan, tutur Ujang, bisa membawa preseden buruk di kemudian hari. ”Kalau Ahok sudah memulai, ke depan bisa diisi orang-orang partai itu BUMN. Bahkan, orang partai akan berebut,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (17/11).

Dengan pertimbangan itu, Ujang mendesak pemerintah juga memperhatikan aspek etika politik. Menurut dia, BUMN harus dipisahkan dari partai politik. ”Kalau mereka membela diri sudah sesuai aturan, secara etika politik politisi masuk BUMN tetap sangat menyebalkan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, syarat menjadi pejabat BUMN diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dalam aspek politik, yang tidak diperbolehkan adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan anggota legislatif di semua level parlemen.

”Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol, calon legislatif, dan anggota legislatif. Kalau pengurus parpol, menurut permen BUMN harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah,” terangnya kemarin.

Dengan ketentuan itu, Fadjroel menegaskan bahwa tidak ada problem hukum jika Ahok memilih tidak mundur dari partai. ”Kalau mengikuti Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2015, hanya menekankan bukan pengurus partai politik,” imbuhnya.

BTP alias Ahok tercatat baru terdaftar sebagai kader PDIP pada awal Februari 2019. Namun, posisinya sebatas kader dan tidak aktif dalam kepengurusan. Dalam Kongres V PDIP di Bali pertengahan tahun lalu, namanya tidak masuk susunan kepengurusan partai periode 2019–2024.

Fadjroel menegaskan, saat ini belum ada kepastian posisi BTP di perusahaan pelat merah. Sebab, berdasar koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, penunjukan harus diputuskan dalam tim penilaian akhir (TPA). ”Pengurus BUMN dipilih melalui proses di TPA sesuai Perpres 177/ 2014,” ucapnya. (jp)

 

  • Dipublish : 18 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami