Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13 Triliun

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam tahap ini, penyidik jaksa membidik calon tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 13,7 Triliun.

Dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya terkait dengan produk JS Saving Plan yang dijual Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT Asuransi Jiwasraya selama tahun 2014-2018. Produk tersebut menawarkan persentase bunga yang cenderung di atas rata-rata, 6,5 persen.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perkiraan ini sudah dalam tahap penyidikan. Namun belum pada tahap penetapan tersangka. Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman. “Penyidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kagiatan investasi yang melibatkan grup grup tertentu. Ini ada 13 grup dan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu(18/12).

Karena tata kelola perusahaan dilakukan tidak dengan sesusai aturan, diduga terjadi pelanggaran hukum yang berpotensi kerugian negara. “Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola yang baik. Yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi atau saving plans,” jelasnya.

Asuransi Jiwasraya, lanjut Burhanuddin, telah mengalami gagal bayar yang telah jatuh tempo. Hal ini juga sudah terprediksi oleh BPK. Sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional.

Dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan berinvestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yang telah banyak melakukan investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Antara lain yang pertama adalah penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Kemudian, yang kedua adalah penempatkan reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Jumlah tersebut 2 persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. “Sebagai akibat transaksi tersebut PT Asuransi Jiwasraya persero hingga dengan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi Rp 13,7 triliun hanya perkiraan awal. Diduga jumlahnya lebih dari itu,” ucapnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman mengatakan penyidikan perkara ini terus berjalan. “Kami sedang mengerjakan di tahap penyidikan. Tentu ini adalah strategi penyidik. Kami tidak bisa menyampaikan hasil penyidikan dalam upaya mengungkap kasus ini. Nanti pasti kami sampaikan,” jelas Adi.

Yang jelas, lanjut Adi, tim penyidik saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. “Kami sedang mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan. Kami berkordinasi tentang perhitungan kerugian negara dengan lembaga terkait,” tegasnya.

Disinggung soal apakah sudah ada calon tersangka, Adi menegaskan sebuah kasus pasti ada calon tersangkanya. “Namun kapan ditetapkan, tentu ada SOP-nya. Ketika fakta dan bukti sudah memadai, tentu akan ditetapkan tersangkanya. Hingga saat ini, sudah 89 orang yang diperiksa sebagai saksi terkait perkara tersebut,” imbuh Adi.

Kondisi yang menimpa Jiwasraya dinilai dapat memberikan dampak sistematik terhadap keuangan. Utamanya asuransi. Kepercayaan nasabah harus tetap terjaga demi terwujudnya visi Pak Jokowi dalam meningkatkan Foreign Direct Investment. “Ekonomi kita mulai membaik ditengah-tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Iklim investasi harus didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pasar keuangan dan asuransi,” kata Ketua Komisi XI DPR- RI Dito Ganinduto.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus banyak belajar dari kasus ini untuk menghindari dampak sistemik. Pasalnya, kasus Jiwasraya ini mirip sekali dengan kejadian AIG di Amerika Serikat pada tahun 2008. Selain harus menyelesaikan kasus Jiwasraya ini, OJK juga harus membuat aturan yang mengantisipasi agar kasus yang sama tidak terulang lagi. “Aturan pasar asuransi perlu di review semua. OJK harus membuat kebijakan dan aturan yang friendly. Namun tetap dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan asuransi. Kami di komisi XI DPR RI siap bahu membahu bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi,” ucapnya.

Selain fokus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, OJK harus memiliki visi yang jauh kedepan. Seperti halnya industri lain, pasar asuransi juga harus siap dengan gempuran Insur Tech. Layaknya FinTech, InsurTech merupakan perpaduan antara industry Asuransi dengan Technology dalam menjembatani antara nasabah dan produk asuransi. Data statistic menunjukan bahwa pada akhir tahun 2018, hanya 1,7 persen penduduk di Indonesia memiliki asuransi. “Popularitas asuransi masih sangat rendah di Indonesia. Namun Indonesia memiliki pasar asuransi yang cukup besar di kisaran USD 150 Miliar. Potensi yang besar ini akan mengundang pemain asuransi untuk masuk dan penetrasi terhadap pasar Indonesia. Salah satu fenomena global yang sudah terjadi adalah InsurTech. Dimana mana InsurTech ini akan terus memberikan perubahan yang massif terhadap pasar Asuransi di dunia,” ucapnya.

(lan/fin/rh)

  • Dipublish : 19 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami