Jokowi Soroti Politisasi Pandemi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Di depan Sidang Majelis Umum (SMU) Ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Joko Widodo menyoroti ketimpangan kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19. Tidak terkecuali dalam pemberian vaksin.

”Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi,” ucap Jokowi dalam pidato yang disampaikan secara virtual dari Istana Bogor kemarin (23/9).

Problem itu, kata presiden, harus segera diselesaikan. Dia meminta agar pandemi bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. ”Melihat perkembangan dunia sampai sekarang, banyak hal yang harus kita lakukan bersama,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, rasa aman harus diperoleh semua orang. Covid-19 tidak selesai jika salah satu orang atau negara belum aman dari virus tersebut. Kepala negara lantas menyerukan agar pandemi ini menjadi kaca untuk memperbaiki sistem ketahanan kesehatan global. Harus ada penataan ulang. Harus ada mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global seperti pendanaan, vaksin, obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Sumber daya itu harus merata di seluruh negara. ”Diperlukan standardisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara,” ujar Jokowi.

Di General Assembly Hall, markas besar PBB di New York, pidato Jokowi itu kemudian diserahkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. SMU Ke-76 PBB kali ini memang diselenggarakan secara hybrid sehingga memungkinkan sejumlah Menlu hadir secara langsung.

Retno mengungkapkan, dalam pidatonya presiden secara tegas mengajak dunia untuk bersama-sama memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pandemi dapat tertangani. Presiden sengaja menyampaikan kata kunci harapan karena itu sangat penting bagi semua untuk bangkit. ”Harapan (pandemi akan tertangani) tersebut dapat dipenuhi jika diskriminasi dan politisasi pandemi dapat dihentikan. Termasuk gap vaksin global harus dapat dipersempit,” ungkapnya.

Pemulihan ekonomi, lanjut dia, tidak akan terlaksana jika pandemi tidak selesai. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan saling membantu untuk memulihkan ekonomi. ”Dalam kaitan ini, presiden menyampaikan bahwa Indonesia membuka pintu bagi investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, disinggung pentingnya dunia untuk berfokus melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Menurut Retno, presiden berharap selama pandemi isu-isu yang sangat besar itu tidak terabaikan. Secara khusus, presiden memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik di Myanmar. ”Di akhir pidatonya, presiden menyampaikan pentingnya berbagi beban dan multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil konkret. Multilateralism delivers,” ungkap mantan dubes RI untuk Belanda itu.

Isu mengenai diskriminasi vaksin Covid-19 itu juga kembali diangkat Retno dalam High-Level Meeting on the 20th Anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action. Pertemuan itu bertujuan untuk meningkatkan upaya memerangi rasisme, diskriminasi, dan intoleransi. ”Di dalam pertemuan tersebut, saya sengaja mengambil prinsip nondiskriminasi, kemudian saya letakkan dalam konteks pandemi Covid-19,” katanya.

Retno menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai antidiskriminasi yang tertera dalam Deklarasi Durban 20 tahun lalu saat pandemi sekarang ini. Yakni, mewujudkan kesetaraan dan nondiskriminasi untuk vaksin dalam pemulihan Covid-19. Karena itu, semua negara perlu menunjukkan solidaritas dan menghindari politisasi pandemi.

Isu vaksin juga dibahas Retno dalam pertemuan dengan para Menlu MIKTA, yaitu Menlu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Menurut dia, kekhawatiran mengenai politisasi dan diskriminasi vaksin sangat dirasakan semua pihak. ”Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan kiranya MIKTA dapat mulai membahas kemungkinan pengaturan saling pengakuan sertifikasi vaksin, PCR, dan standar protokol kesehatan,” tutur Retno.

Vaksinasi Lansia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk sasaran lansia belum maksimal. ”Sampai sekarang baru 25 persen (lansia, Red) yang divaksin,” katanya saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau vaksinasi di Jakarta kemarin. Padahal, target atau sasaran vaksinasi untuk para lansia cukup banyak: mencapai 20–21 juta orang.

Budi mengatakan, ada sejumlah kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan vaksinasi lansia. Di antaranya, para lansia khawatir atas keamanannya jika mengikuti vaksinasi. Karena itu, Budi berharap seluruh warga, khususnya yang memiliki anggota keluarga lansia, meyakinkan bahwa vaksinasi Covid-19 aman untuk ansia. ”Kalau tidak percaya, lihat contohnya Pak Wapres. Pak Wapres ini paling senior di kabinet dan aman,” ujarnya.

Edukasi kepada para lansia itu penting. Sebab, kata Budi, banyak lansia yang tidak nyaman untuk ikut vaksinasi. Mereka khawatir dampak yang ditimbulkan pascavaksinasi.

Kendala berikutnya adalah kesulitan membawa para lansia ke lokasi vaksinasi Covid-19. Sebagaimana diketahui, umumnya terjadi antrean panjang di setiap lokasi vaksinasi. Karena itu, diperlukan solusi teknis agar para lansia bisa dengan mudah mengikuti vaksinasi. Tanpa mengganggu kondisi fisiknya.

Budi menyatakan, vaksinasi Covid-19 untuk lansia penting antara lain guna mencegah kegawatdaruratan. Sebab, diperkirakan 20 persen kasus Covid-19 yang dirawat dan kemudian meninggal di rumah sakit adalah lansia.

Terkait dengan kasus Covid-19 yang semakin hari angkanya terus turun, Budi menegaskan bahwa tidak ada pandemi yang selesai dalam waktu singkat. ”Paling pendek lima tahun. Ada yang sepuluh tahun,” katanya. Karena itu, vaksinasi sangat penting. Selain itu, tetap menjaga prokes.

Budi mencontohkan negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, tetapi kasus Covid-19 kembali naik. Misalnya, Amerika Serikat dan Israel. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena ada pengabaian prokes seperti memakai masker dan menjaga jarak. Dia meminta masyarakat tetap disiplin menjaga prokes supaya kasus Covid-19 di Indonesia tidak kembali meledak.

Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan rasa syukur mengenai perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Selanjutnya adalah menyiapkan masyarakat untuk masuk fase endemi. ”Karena kita prediksi bahwa Covid-19 ini mungkin belum tahu sampai kapan. Tapi, kita harus siap menghadapinya,” katanya. (jpc/jm)

  • Dipublish : 24 September 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami