Jumlah Gugatan di MK Menurun Dibandingkan 2014

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Jumlah permohonan sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini turun ketimbang 2014. Totalnya 260 berbanding 900 pengajuan gugatan. Bawaslu pun terkena imbas positif dan ikut mendapatkan apresiasi.

Dari catatan Fajar Indonesia Network (FIN) sepanjang pemilu 2019, Bawaslu sudah mengeluarkan berbagai putusan sengketa maupun pelanggaran administrasi. Tercatat ada 25 putusan pelanggaran administrasi pemilu yang dipublikasikan Bawaslu.

Kemudian, 17 putusan ajudikasi sengketa proses pemilu, dan 9 putusan hasil mediasi atas sengketa proses pemilu. Belum lagi perintah pemungutan suara ulang di 789 TPS dan hitung ulang di sejumlah TPS lainnya.

Boleh dibilang performa Bawaslu yang meningkat dibanding 2014 itu kini terancam anjlok. Khususnya dalam menghadapi gelaran pilkada serentak 2020. Mengingat, rezim pemilu dan pilkada berbeda. Rezim yang berlainan itu membuat UU yang mengatur kewenangannya juga berbeda. Pilkada diatur dalam UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016. Sementara pemilu diatur dalam UU 7/2017.

Ada sejumlah perbedaan wewenang Bawaslu dalam pemilu dan pilkada. Yang paling kentara adalah soal organisasi. Pada level Kabupaten/Kota, di pemilu 2019 organisasinya sudah permanen menjadi Bawaslu. Sementara, pada rezim pilkada, pengawas di level yang sama adalah sebuah lembaga ad hoc.

Dalam posisi ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) lebih menyoroti perihal SDM. Direktur eksekutif Perludem Titi Angraini mengatakan, penguatan Bawaslu sebenarnya sudah terlihat dari banyaknya permohonan yang ditolak oleh MK. “Dari putusan itu memberi pesan eksplisit soal lanskap dan desain penegakan hukum pemilu Indonesia,” terangnya, kemarin.

Karena itu, menurut dia Bawaslu tidak bisa bila hanya sekadar diperkuat. Yang lebih penting lagi, haru benar di segala aspek. Dimulai dari benar proses rekrutmennya, lanjut perempuan asal Palembang itu.

Dalam arti, mulai penempatan, kompetensi, dan kapasitas SDM sudah harus benar sejak awal. Kemudian, bila rekrutmen sudah benar, selanjutnya mereka karusbekerja dengan benar dan semakin berintegritas. Semua jajaran Bawaslu juga harus benar dalam memahami semua aturan main pemilihan. Juga harus sadar atas fungsinya sebagai instrumen keadilan pemilu.

Nah, bagaimana menurut Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva? Hamdan menyebut, paradigma yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun ini sudah tepat. Sengketa yang terkait dengan proses pemilu, diselesaikan saat tahapan pemilu berjalan. “Maka itu, penguatan Bawaslu menajdi sangat penting,” terangnya.

Penguatan Bawaslu akan berpengaruh terhadap selesainya persoalan-persoalan yang terkait proses sejak awal. “Jadi yang tersisa di MK hanya persoalan-persoalan sisa,” imbuhnya.

Bila semua persoalan dilimpahkan kepada MK, maka MK tidak akan sanggup. Selain karena jumlahnya yang banyak, waktu penyelesaian sengketa juga singkat.

Menurut Hamdan, apa yang dilakukan Bawaslu saat ini bisa menjadi awal yang baik dalam mewujudkan sebuah sistem peradilan pemilu. Khususnya untuk pilkada. “Apalagi ke depan tidak di MK lagi (sengketanya), maka election justice (keadilan pemilu) itu harus diperbaiki di proses, bukan di akhir,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan mengakui ada problem perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada. Karena itu, Bawaslu akan menyambut positif bila pembuat UU berencana memperkuat Bawaslu lewat revisi UU pilkada. Sehingga ada beberapa hal dalam tugas dan wewenang Bawaslu di pilkada yang bisa diperkuat.

Sambil menanti peluang tersebut, Abhan menyiapkan pembenahan di internal sebisanya, yang sesuai dengan UU 10/2016. “Tentu saja kami akan mengoptimalkan pencegahan,” urainya.

Langkah yang ditempuh adalah memperkuat jajaran pengawas TPS. Sebagaimana UU pemilu, UU 10/2016 mengatur adanya pengawas TPS untuk pemungutan suara pilkada. Mereka harus lebih jeli mengawasi kemungkinan kesalahan atau bahkan kecurangan saat proses hitung di TPS. Karena hulu dari rekapitulasi suara ada di TPS.

Pihaknya juga akan berdiskusi dengan KPU mengenai formulir C1. Ada sejumlah sengketa yang problemnya berasal dari kesalahan di C1. Pihaknya mewacanakan sebuah solusi. “Dan ketika C1 plano sudah disalin ke C1 hologram, itu harusnya difotokopi, baru ditandatangani dan diberikan ke semua pihak,” tutur mantan Ketua Bawaslu Jateng itu.

Mengenai SDM, Abhan menyatakan telah mengevaluasi jajarannya khususnya mereka yang berada di level ad hoc. “Nanti seandainya mereka ikut seleksi lagi, akan ada catatan,” pungkasnya. (ful/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 12 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami