Kabar Baik untuk 97 Ribu Tenaga Kesehatan

Ilustrasi tenaga kesehatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang bertugas menangani pasien Covid-19 memakai alat pelindung diri (APD). (Humas RSMR/Antara)
Ilustrasi tenaga kesehatan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang bertugas menangani pasien Covid-19 memakai alat pelindung diri (APD). (Humas RSMR/Antara)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan hak-hak tenaga kesehatan (nakes) yang tertunda akan segera direalisasikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sepakat untuk mempercepat ulasan terhadap tunggakan insentif para nakes.

“Dengan terbitnya dokumen hasil reviu BPKP ini, akan segera proses untuk membuka anggaran yang saat ini masih blokir di Kemenkeu,” kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kemenkes Trisa Wahyuni Putri, dikutip dari keterangan resmi Kemenkes pada Selasa (13/4).

Persiapan penyaluran untuk hasil ulasan terhadap tunggakan yang telah disetujui ini akan disalurkan kepada 732 fasilitas kesehatan atau institusi kesehatan. Hasil reviu tersebut akan diserahkan kepada rumah sakit, laboratorium yang melakukan pemeriksaan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Laboratorium Kesehatan, dan UPT Kemenkes yang terlibat dalam penanganan Covid-19. 97.715 tenaga kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter/dokter gigi, perawat/bidan, nakes lainnya termasuk analis laboratorium, tenaga gizi, dan lainnya sesuai aturan yang berlaku juga akan menerima insentif tersebut.

“Kemenkes akan mempersiapkan permintaan reviu berikutnya, dan terus mendorong pimpinan fasilitas kesehatan dan institusi kesehatan, serta Fakultas Kedokteran untuk segera melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan agar anggaran tunggakan yang masih belum terbayar, dapat segera direviu kembali oleh BPKP,” jelas Trisa. Dia juga menerangkan, cakupan ulasan yang dilaksanakan BPKP meliputi tunggakan insentif nakes tahun 2020, khususnya yang dibayarkan melalui anggaran pemerintah pusat.

“Insentif yang dibayarkan melalui anggaran daerah, tidak termasuk reviu yang dilakukan oleh BPKP,” lanjutnya. BPKP telah menyelesaikan ulasan untuk tunggakan insentif nakes penanganan Covid-19 untuk tahap awal pada Sabtu (10/4).

“Sebagian dari total tunggakan yang ada telah memenuhi kelengkapan persyaratan formil untuk dibayarkan,” kata Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Kebencanaan BPKP Michael Rolandi. Kelengkapan persyaratan dokumen formil atas tunggakan tersebut membutuhkan dokumen dan data dukungan yang lengkap dari fasilitas kesehatan dan institusi yang mengusulkan.

“Bagi yang masih kurang dapat segera dipenuhi kelengkapan dokumen yang diperlukan”, ujarnya. (mcr9/jpnn)

 

  • Dipublish : 14 April 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami